Suasana sepi gedung perkantoran masa pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi jilid 2 di kawasan Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Senin 12 Oktober 2020. PSBB Transisi kembali diberlakukan di Jakarta usai kasus Covid-19 melambat. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menilai keputusan Gubernur Anies Baswedan memberlakukan PSBB transisi adalah langkah tepat. Penerapan PSBB transisi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, masyarakat sudah menjerit karena mengalami kesulitan akibat Covid-19. "Ini kebijakan yang ditunggu oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM. Karena Pemprov DKI dituntut mampu menjaga keseimbangan terhadap penanganan Covid-19 dan ekonomi," kata Gembong di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020.
Gembong berharap, Pemprov DKI Jakarta mampu membangun kesadaran kolektif warga Ibu Kota untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Agar pelonggaran PSBB ini dapat juga secara efektif menurunkan penyebaran Covid-19, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan perekonomian warga Ibu Kota."
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB transisi setelah angka kasus positif dan aktif Covid-19 diklaim mengalami pelambatan dalam sepekan terakhir. Anies mengatakan keputusan ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan Covid-19.
"Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan 'emergency brake' (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan," kata Anies.
Setelah stabil, maka rem darurat tersebut dikurangi secara perlahan dan bertahap. "Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan rem darurat kembali," kata Anies Baswedan.
