TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi dengan legislatif setiap akan membuat kebijakan.

"Kalau mau buat kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali dia sendiri. Itu beberapa kali saya sudah bilang, tolong libatkan seluruh komponen masyarakat," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono, kepada wartawan, Jumat, 16 Oktober 2020.

Penegasan tersebut disampaikan terkait dengan evaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut dia, di DKI ini banyak tokoh yang senior sehingga layak dimintai pendapat sehingga tidak ambil kebijakan sendiri atau one man show.

Kendati demikian, Mujiyono juga menyadari landasan yang digunakan oleh Anies dalam membuat kebijakan bagi Jakarta bisa bersifat prerogratif berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait kebijakan yang bisa diambil dalam masa pandemi saat ini.

"Memang ada SKB dua menteri, Pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa, Jakarta ini milik bersama," ucapnya.

Lebih lanjut, Mujiyono menyebutkan bahwa Demokrat juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI direvisi untuk menyesuaikan apabila ada janji kampanye Anies yang tidak akan terwujud akibat pandemi Covid-19.

Untuk RPJMD tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu meminta kepada Anies untuk menurunkan targetnya agar lebih realistis.

"Revisi RPJMD yang harus disesuaikan dengan kondisi Covid-19 jangan terlalu optimis, harus realistis. Jadi kalau janji kampanye yang kemarin tidak terwujud jangan terlalu memaksakan," katanya.

Soal janji kampanye yang disinggung Mujiyono, Anies mengatakan 23 janji kampanye bermula dari dasar keadilan sosial.

Janji-janji kampanye itu kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan strategis daerah (KSD).

Anies mengatakan KSD tersebut kemudian dibuat menjadi program kerja.

Menurut Anies, program kerja itu ada yang selesai dalam waktu satu tahun hingga lima tahun masa kepemimpinan.

Anies meyakini 23 janji kampanye yang sudah menjadi KSD itu akan selesai dalam lima tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Anies mengaku dirinya memiliki daftar program mana saja selesai dalam waktu satu hingga lima tahun mendatang.

"Lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, tahun kelima. Tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan," kata Anies.

Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017.

Di tengah jalan, Sandiaga memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 karena maju Pilpres 2019.

Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian diisi oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria pada April 2020.