TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta menyarankan pemerintah DKI berunding dengan pengusaha untuk merumuskan insentif di sektor hotel, restoran, dan mal. Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo mengatakan perlunya jalan tengah mengingat anggaran DKI yang defisit akibat pandemi Covid-19.

"Harus segera dicari jalan tengah agar insentif yang diberikan bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha, namun juga tidak terlalu mengganggu keuangan daerah," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Dia berujar, pemprov DKI harus sensitif dengan kesulitan yang dialami warga dan pelaku usaha. Khususnya pengusaha di sektor hotel, restoran, dan mal yang menurutnya banyak menyerap tenaga kerja.

PSI mencatat terdapat sekitar 80 mal di Ibu Kota. Masing-masing mal mempekerjakan kira-kira 2 ribu karyawan. Angka ini, lanjut Anthony, belum termasuk karyawan hotel, restoran, rumah makan, dan kafe di luar mal.

Dia mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bisa terjadi apabila para pengusaha gulung tikar secara permanen. Untuk itu, perlu ada intervensi dari pemerintah, salah satunya dengan memberikan insentif.

Anthony memberikan opsi adanya keringanan pajak, menetapkan skema cicilan pembayaran pajak, ataupun menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada karyawan terdampak Covid-19 di tiga sektor tersebut.

"Jangan sampai pemerintah terlalu terlalu bernafsu mengejar target pendapatan, namun malah membunuh ekosistem usaha, sehingga ratusan ribu rakyat kehilangan pekerjaan," jelas anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI ini.

Pasien Covid-19 di Jakarta masih bertambah rata-rata seribu orang setiap harinya. Pemerintah DKI mencatat total akumulatif pasien mencapai 92.382 orang per 16 Oktober. Persentase pasien positif atau positivity rate secara total mencapai 8,3 persen.