TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan bahwa para pakar yang diundang dalam rapat panitia khusus penanggulangan banjir (Pansus Banjir) hari ini menilai Pemerintah DKI Jakarta tidak punya kemauan kuat untuk mengatasi banjir Jakarta.

“Ya intinya rekomendasi dari tiga expert itu kurang lebih sama, bahwa intinya DKI Jakarta tidak ada willingness atau political will atau keinginan politik baik itu secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir,” ujar Zita kepada wartawan usai memimpin rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, pada Senin, 19 Oktober 2020.

Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini itu, DPRD mendatangkan tiga orang pakar, yaitu ahli hidrologi Firdaus Ali, dan pengamat tata kota Yayat Supriatna dan Nirwono Joga untuk memberikan penjelasan terkait langkah-langkah penanggulangan banjir.

Baca juga : DPRD DKI Terima Nama Anggota Pansus Banjir, Sekwan: Ada dari PKS

Firdaus Ali mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan karena menurutnya Pemprov DKI punya anggaran dan kapasitas fiskal yang besar, tetapi tidak kunjung mengambil langkah-langkah signifikan dalam penanggulangan banjir, di antaranya seperti pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.

“Kenapa saya salahkan DKI? Kapasitas fiskal yang dimiliki DKI itu melebihi yang dimiliki oleh termasuk Kementerian PUPR untuk Dirjen SDA sekalipun. Tapi kalau kemudian DKI tidak bergerak hanya untuk membebaskan lahan yang totalnya 40,67 hektare, saya nggak punya jawaban. Tanya ke gubernurnya,” ujar pria yang juga menjabat Staf Khusus Menteri PUPR itu.

Zita Anjani menyoroti perencanaan dan pendekatan Pemprov DKI karena dianggap tidka punya indikator keberhasilan yang jelas. Menurutnya, pemerintah DKI belum punya master plan atau rencana induk yang terintegrasi dan bisa mengukur tingkat keberhasilan untuk setiap anggaran yang dikeluarkan.

“Jadi misalnya Pemprov DKI hari ini beli pompa, beli Toa, pelebaran lahan, bikin Perda segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Nah, itu nggak ada indikator keberhasilannya. Jadi selama ini belanja-belanja saja, tapi ngga bisa diukur apakah yang dibelanjakan itu berhasil atau nggak,” ujar Zita.

Selain itu, Zita mendesak agar Pemprov DKI menggunakan pendekatan kebijakan yang berdasarkan pada hasil (outcome based policy), agar setiap kebijakan yang dibuat dan anggaran yang dikeluarkan bisa membawa hasil dan dampak yang nyata.

“Jadi harus menggunakan approach yang outcome-based policy. Jadi policy-nya itu harus memiliki impact dan juga outcome. Sekarang ini hanya anggaran, spending, spending, tapi tidak ada outcome ataupun impact,” ujarnya terkait problem klasik banjir Jakarta.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF | DA