Anggota DPR Minta Polri Lakukan Patroli Khusus Berantas Begal Sepeda

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 21 Oktober 2020 13:40 WIB

Ilustrasi Balap Sepeda. Antara/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO, Jakarta - Begal sepeda yang mulai berkeliaran di Jakarta mulai meresahkan warga Ibu Kota.

Sebelumnya, terjadi pembegalan terhadap pesepeda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 17 Oktober 2020. Artis Anjasmara juga dikabarkan mengalami pembegalan pada Senin, 19 Oktober 2020.

Menanggapi kejadian begal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri melakukan operasi patroli khusus demi membasmi begal sepeda.

"Kami perhatikan seiring dengan meningkatnya pengguna sepeda karena pandemi, maka meningkat juga angka kriminalitas terhadap para pesepeda. Hal ini bahaya banget, karena sekarang kan sepeda ini lagi diminati sama banyak kalangan, dari sepeda rekreasi, hingga olah raga," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

Sahroni mengatakan keberadaan begal sangat meresahkan masyarakat khususnya pesepeda, karena aksi yang dilakukan tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, namun juga mengancam keselamatan.

Advertising
Advertising

"Aksi penjambretan ketika bersepeda juga sebenarnya bahaya, karena mereka tidak hanya mengambil telepon genggam, tapi juga mencelakakan. Karena itu, perlu ada patroli khusus dari kepolisian," ujarnya.

Dia menilai patroli khusus itu perlu dilakukan di wilayah-wilayah yang memang memiliki jalur sepeda yang sering dilewati masyarakat dan pada jam-jam rawan ketika sering terjadi aksi pembegalan.

Sahroni mencontohkan seperti di Polres dan Polda yang di wilayahnya memiliki jalur sepeda sering dilewati masyarakat seperti di Jakarta, Tangerang, dan Bogor agar melakukan patroli khusus di jam-jam yang sering terjadi pembegalan atau penjambretan.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya