Pemerintah DKI Tetapkan UMP Asimetris 2021, Kadin: Itu Usul Kami

Reporter

Imam Hamdi

Minggu, 1 November 2020 10:58 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. REUTERS/Yuddy Cahya Budiman

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri atau DKI Jakarta Diana Dewi menyambut baik kebijakan Pemerintah DKI dalam menentukan upah minimum provinsi atau UMP tahun depan. "Kebijakan DKI menentukan upah tahun depan itu dari usul kami," kata Diana saat dihubungi, Ahad, 1 November 2020.

Menurut dia, kebijakan Pemerintah DKI itu merupakan jalan tengah usul dari dewan pengupahan yang di dalamnya terdapat usul Kadin. Kadin ingin keadilan untuk pekerja.

“Tidak semua perusahaan terkena dampak pandemi.”
Pemerintah DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Kebijakan asimetris mengatur kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan upah untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak COVID-19 naik.

“Pemerintah DKI menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548," kata Gubernur Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Oktober 2020. Adapun upah minim DKI tahun ini sebesar Rp 4.267.349.

Diana mengatakan tidak semua perusahaan bisa menaikkan upah karena pendapatan mereka anjlok karena terdampak pandemi Covid-19. Sejumlah sektor yang menurun pendapatannya adalah sektor perdagangan.

Pusat perbelanjaan sempat terhenti. Dan distribusi barang juga sempat terkendala. “Mereka tidak memutus hubungan kerja saja sudah bagus."

Diana berharap sektor yang tidak terkena dampak tetap menaikan upah tahun depan. Sejumlah sektor yang tidak terkena dampak pagebluk ini seperti sektor kesehatan dan penunjangnya, industri makanan/minuman hingga telekomunikasi. "Sektor makanan minuman yang terkena dampak hanya restoran yang sempat dihentikan pembukaannya."

Diana menjelaskan upah minimum tahun depan masih bisa naik bagi sejumlah sektor usaha setelah pemerintah bersama dewan pengupahan mengacu pada perhitungan inflasi dan produk domestik bruto. Pemerintah dan dewan pengupahan mengasumsikan inflasi sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi nol. "Artinya masih bisa menaikan upah bagi sektor yang tidak terdampak itu."

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

5 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

12 jam lalu

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

Doomscrolling mengacu pada kebiasaan terus-menerus menelusuri berita buruk atau negatif di media sosial atau internet, sering untuk waktu yang lama.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

3 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Jalan Nasional Sumatera Barat Putus Diterjang Banjir, Pasokan Logistik Terancam

4 hari lalu

Jalan Nasional Sumatera Barat Putus Diterjang Banjir, Pasokan Logistik Terancam

Banjir menyebabkan jalan nasional di Sumatera Barat terputus. Kadin khawatir akan terjadi ancaman pada pasokan komoditas.

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

6 hari lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

7 hari lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

7 hari lalu

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

Cak Imin menyatakan secara pribadi mendukung Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Hanya Butuh 4 Tahun untuk Sejahterakan Indonesia, 5 Tahun Swasembada Pangan

8 hari lalu

Prabowo Sesumbar Hanya Butuh 4 Tahun untuk Sejahterakan Indonesia, 5 Tahun Swasembada Pangan

Prabowo menyatakan bakal memberi makan untuk semua anak-anak Indonesia dari daerah mana pun.

Baca Selengkapnya