TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan fasilitas infrastruktur khusus bagi pesepeda.

"Publik tentu sudah menunggu komitmen itu. Fasilitas bagi pengguna sepeda misalnya, jelas akan mendukung kelancaran bagi pekerja saat ke kantor," kata La Nyalla melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 8 November 2020.

Baca Juga: Polisi: Tersangka Begal Sepeda ke Perwira Marinir Ngaku Tak Tahu Profesi Korban

La Nyalla mengatakan pembangunan sarana dan prasarana bagi pencinta sepeda yang memadai akan merubah pola pikir masyarakat Jakarta untuk beralih dari kendaraan bermotor ke transportasi ramah lingkungan.

Terlebih menurut La Nyalla, DKI Jakarta terpilih menjadi daerah untuk mengkampanyekan kehidupan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan, serta transportasi ramah lingkungan.

"Dan ketika sumber polusi berkurang, langit Jakarta pun akan lebih biru," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

La Nyalla mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta membangun infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda hingga 500 kilometer di seluruh wilayah Jakarta yang saat ini baru tersedia 63 km sehingga perlu komitmen bersama untuk merealisasikannya.

Tidak hanya soal infrastruktur bagi pesepeda, La Nyalla juga meminta Pemprov DKI tidak mengabaikan pedestrian yang berfungsi memfasilitasi sirkulasi perpindahan orang dari satu tempat ke titik asal.

Diungkapkan Ketua DPD RI itu, memperluas pedestrian bagi pejalan kaki, tentu tidak hanya di pusat bisnis atau kawasan elite, namun komitmen membangun Jakarta harus menyeluruh, karena pergerakan pusat-pusat kegiatan harus difasilitasi sebagai pergantian moda.

”Yang pertama saya tangkap adalah memprioritaskan pejalan kaki. Kedua, kendaraan non emisi seperti sepeda dan kendaraan listrik. Ketiga, transportasi publik dan terakhir adalah kendaraan pribadi,” imbuh alumnus Universitas Brawijaya itu.

Di satu sisi, LaNyalla juga berharap Pemprov DKI dapat memastikan, bahwa pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat untuk pembiayaan infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu ditegaskan La Nyalla sesuai dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan PMK No 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk daerah.

”Harapannya, ketika nanti digulirkan, sasaran pembangunan fasilitas dapat terpenuhi. Sementara peningkatan pengendalian banjir juga bisa terkendali,” ucap La Nyalla.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda bersama para duta besar negara "Nordik" yang berada di kawasan Eropa Timur dan Atlantik Utara sebagai bagian dari "EU Climate Diplomacy Week 2020" dengan agenda bernama "The Nordic Bicycling Event".