Pilkada 2020, KPU Ajak Bawaslu dan Unsur Kota Depok Tinjau Produksi Surat Suara

Minggu, 15 November 2020 16:57 WIB

Ilustrasi surat suara Pilpres 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Depok -Pastikan keamanan surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mendatangi langsung tempat produksi surat suara PT. Gramedia Printing di Jalan Rancaekek, Bandung, Jawa Barat.

Kedatangan itu juga turut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Pengawas Pemilu Kota Depok.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang produksi surat suara di perusahaan mulai dari penyerahan materi, pencetakan, penyortiran, pelipatan sampai dengan packing dan pengiriman dari perusahaan ke gudang.

Baca juga : Pilkada Depok 2020, KPU Sediakan Bilik Khusus hingga Datangi Pasien Covid-19

“Seluruh kegiatan tersebut diawasi oleh pihak kami, agar kami dapat memastikan bahwa semua berjalan baik,” kata Nana melalui keterangan persnya, Minggu 15 November 2020.

Advertising
Advertising

Nana mengatakan, adapun jumlah surat suara yang dicetak sejumlah DPT yakni 1.229.362 lembar, ditambah 2,5% sebagai cadangan atau sejumlah 1.262.051 lembar surat suara.

“Kami mengestimasi surat suara tersebut akan masuk gudang kami diperkirakan tanggal 24 November 2020 bahkan bisa lebih cepat. Kami terus berupaya agar semua logistik bisa kami terima dalam waktu dekat ini,” kata Nana.

Lebih jauh Nana mengatakan, sejak awal KPU Kota Depok telah mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pilkada ini dengan standar operasional prosedur 'just in time' dalam penyelenggaraan kali ini.

“Kami mengedepankan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas sehingga dalam pelaksanaan pilkada tidak dijumpai hambatan dan kendala mengenai logistik pemilihan sampai dengan semua tahapan pilkada selesai,” kata Nana.

Sebagai informasi logistik Pilkada 2020 yang sudah diterima di gudang KPU Kota Depok diantaranya kotak suara, bilik, segel, hologram, sampul dan lain sebagainya.

“Kami tetap terus akan mengupayakan pengelolaan logistik ini dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel,” kata Nana.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Berita terkait

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

4 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

13 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

14 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

16 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

17 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

17 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

18 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

19 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

20 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya