TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan permohonan maaf atas acara Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, yang berujung pencopotan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi.

“Apapun yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Barat ini tentulah tanggung jawab gubernur. Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, tentulah saya yang bertanggung jawab sebagai pimpinan,” kata dia, dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 17 November 2020.

Ridwan Kamil mengatakan, dirinya tidak ingin menunjuk siapa yang salah.
“Dalam situasi hari ini, semua orang stres, semua orang marah, semua orang capek. Mari, kalau menyalahkan gampang, silakan menyalahkan saya juga gak masalah. Tapi yang dibutuhkan adalah saling menyemangati. Energi positif memberikan rasa tenteram, memberikan statemen yang menyejukkan memberikan harapan, kebaikan,” kata dia.

Ridwan Kamil pun menyatakan permohonan maafnya. “Dan saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika-dinamika ini membuat situasi mungkin kurang baik, kira-kira begitu. Jadi permohonan maaf saya sangat tulus, teriring juga memperbaiki jika ada kekeliruan-kekeliruan dalam manajemen Covid di mata banyak pihak,” kata dia.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi setelah acara Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor menimbulkan kerumunan ribuan orang.

Ridwan Kamil membeberkan kronologis yang terjadi hari Jumat, 13 November 2020, malam di Megamendung, Kabupaten Bogor itu.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, gubernur seperti dirinya yang memimpin provinsi di luar DKI, berbeda dengan gubernur di Ibu Kota. “Pertama izin acaranya, itu diskresi boleh tidaknya, bukan di wilayah gubernur. Karena provinsi di Republik ini di luar Jakarta punya hierarki pemerintahan yang namanya bupati/walikota terpilih, kira-kira begitu. Maka setiap ada hal teknis, diskresinya ada di walikota dan bupati,” kata dia.

Dia mencontohkan kebijakan soal pembukaan bioskop. Pemerintah provinsi memberikan panduan pelarangan pembukaan bioskop di masa pandemi Covid-19, tapi sejumlah bupati/walikota di daerah mengizinkan.

“Itu dinamika-dinamika yang tidak saya besar-besarkan,t api sebagai contoh. Ada panduan dari provinsi, ada Peraturan Gubernur, tapi menerjemahkannya itu adalah diskresi walikota/bupati,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, begitu pun yang terjadi di Megamendung. Izin acaranya merupakan kewenangan Bupati Bogor Ade Yasin. “Bupati Bogor sudah melakukan hal yang benar, yaitu tidak memberikan izin kepada acara tersebut. Jadi tidak ada perizinan, bahkan aparat melalui Kodim sudah melobi malam harinya untuk menghimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan. Jadi kerja-kerja edukasi, persuasif itu sudah dilakukan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, yang terjadi besoknya, pada Jumat, 13 November 2020, tidak bisa dikendalikan. “Karena suasana, terjadi euforia. Euforia seperti demonstrasi yang kadang-kadang jumlahnya keburu membesar,” kata dia.

Ada dua pilihan yang bisa dilakukan. “Menegakkan secara represif, atau melakukan pendekatan humanis, mengawal, memantau jangan sampai ada hal-hal yang merugikan secara publik. Nah di lapangan itu dengan kondisi masa yang sudah membesar, seperti demonstrasi juga, maka kepolisian mengambil keputusan humanis yaitu menghimbau sambil mengawal,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, keputusan itu yang kemudian berujung pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. “Keputusan itu akhirnya memberikan konsekuensi dinamika di kepolisian di mana sahabat kami Pak Kapolda, Pak Rudy, itu tentu terjadi pergeseran,” kata dia.