Tina Toon Bantah Laporan Resesnya Menjiplak Data 2015

Minggu, 22 November 2020 10:35 WIB

Tina Toon. Instagram.com/@tinatoon101

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto atau populer dengan sebutan Tina Toon, membantah laporan reses miliknya menjiplak dari laporan 2015. Menurut dia, stafnya salah memasukkan laporan reses di tiga halaman pertama.

"Ternyata kertas halaman 1-3 yang ke-upload dari staf salah kertas," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 21 November 2020.

Baca Juga: Tina Toon Kritik Nadiem Makarim Soal Belajar Jarak Jauh Permanen

Sebelumnya, dalam judul laporan reses Tina tertera hasil reses Fraksi PDI Perjuangan pada 2015 yang disusun 31 Agustus-7 September 2015. Tiga lembar pertama memuat hasil reses dewan di kawasan Jakarta Barat. Sementara daerah pemilihan atau Dapil Tina di Jakarta Utara.

Laporan inilah yang campur aduk dengan hasil reses Tahap 2 2020 milik Tina. Menurut dia, laporan yang salah terunggah merupakan dokumen milik anggota DPRD periode 2014-2019. Staf mantan penyanyi cilik itu dulu bekerja dengan anggota dewan tersebut.

Advertising
Advertising

"Jika di-scroll ke halaman berikut-berikutnya itu yang benar dokumen hasil resesnya yang ada tulisan Agustina H S.KOM. M.H. dan tadi staff aku sudah kontak yang input data e-reses untuk diperbaiki," ujar politikus PDIP ini.

Dugaan penjiplakan atau copy paste ini mulanya disampaikan Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja melalui akun Twitter-nya @elisa_jkt. Elisa mengunggah beberapa foto hasil reses Tahap 2 2020 milik Tina.

Dia melingkari bagian judul laporan 2015 dan dokumen yang diberi nama Laporan Reses 2 TA 2020.

Dari pantaun Tempo, dokumen Laporan Reses Tahap 2 2020 Tina sudah diperbaiki. Tak ada lagi tiga lembar pertama yang menunjukkan hasil reses 2015. Laporan reses Tina Toon terdiri dari 11 halaman yang dapat diakses di https://ereses.dprd-dkijakartaprov.go.id.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

38 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Harap RUU DKJ Disahkan sebelum DPR Reses

50 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Harap RUU DKJ Disahkan sebelum DPR Reses

Mendagri Tito Karnavian berharap pembahasan RUU DKJ bisa selesai sebelum masa reses DPR pada 4 April 2024.

Baca Selengkapnya