TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar memerintahkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI untuk menolak rancangan yang beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam rancangan itu, kata dia, pendapatan anggota dewan naik menjadi Rp 888 miliar.

Michael mengatakan tak pantas jika hak anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19. “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 November 2020.

Pembahasan anggaran yang menyangkut hak anggota dewan sudah melalui rapat internal PSI antara anggota fraksinya di DPRD dengan Dewan Pimpinan Pusat. Keputusan partai, kata dia, menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kepada rapat paripurna. “Instruksi partai menolak kenaikan anggaran kerja dewan.” Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas.

PSI ingin agar kegiatan anggota dewan mendapat dukungan yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kata dia, penghitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundang-undangan.

Badan Pusat Statistik DKI mencatat selama pandemi Covid-19 ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta. Ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Angka pengangguran DKI Jakarta, kata dia, naik pesat karena pandemi dari 6,5 menuju 11 persen.

Michael mengatakan angka itu menunjukkan Ibu Kota tengah dilanda musibah ekonomi. “Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan.”