DPRD DKI Sepakati Ubah Bansos Covid-19 Menjadi BLT Tahun Depan

Jumat, 4 Desember 2020 12:07 WIB

Paket bantuan sosial (bansos) PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. Paket berupa kebutuhan pokok ini terdiri dari 2 karung beras 10 kg, 2 botol minyak goreng, 2 bungkus bihun, 1 tepung serba guna, 1 kaleng sarden, 1 bungkus kecap, 1 kaleng biskuit dan 1 batang sabun mandi. TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sepakat mengusulkan Pemerintah DKI mengganti bantuan sosial berupa sembako dengan uang tunai tahun depan. "Semua fraksi sepakat agar bansos warga yang terdampak Covid-19 diganti dengan BLT (bantuan langsung tunai," kata anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Syarif saat dihubungi, Jumat, 4 Desember 2020.

Pemberian BLT diusulkan karena dianggap lebih efektif penyalurannya dan bisa menghidupkan perekonomian warga di tempat tinggal mereka. Bantuan tunai, kata dia, dianggap lebih efektif karena tidak perlu biaya pengepakan hingga distribusi seperti bansos sembako.

Baca Juga: Pemkab dan DPRD Bogor Sepakat Tak Anggarkan Bansos Covid Tahun Depan

"Biaya pengepakan hingga pendistribusian logistik sembako cukup tinggi. Satu sembako butuh biaya Rp 8 ribu untuk pengepakan hingga distribusi," ujarnya. "Hitung saja berapa biaya kalau ada lebih dari satu juta paket sembako yang dibagikan."

Selain itu, pemberian bantuan tunai lebih mudah untuk mengawasinya karena terdapat audit keuangan oleh lembaga terkait. Namun, kata dia, pemberian bantuan tunai tidak mudah. Sebabnya baru sekitar 350 ribu warga yang mempunyai rekening Bank DKI. "Itu berdasarkan data pemilik KJP (Kartu Jakarta Pintar)," ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurut dia, Pemerintah DKI bakal kesulitan menerapkan bantuan tunai pada awal tahun depan. Sebabnya lebih dari 700 ribu keluarga belum mempunyai rekening untuk pendistribusian bantuan tunai tersebut.

Sejumlah fraksi di Kebon Sirih telah memberikan masukan kepada Pemerintah DKI. Salah satunya Fraksi Golkar yang menyarankan agar bantuan tunai dimulai setelah lebaran atau pada Mei atau Juni tahun depan.

"Jadi sebelum lebaran Pemprov DKI bisa menyiapkan seluruh kebutuhannya. Termasuk pembuatan rekening baru untuk penerima bantuan," ujarnya.

Politikus Gerindra itu mengatakan sejauh ini Gubernur DKI Anies Baswedan maupun wakilnya Ahmad Riza Patria telah memberi sinyal positif untuk mengubah bansos sembako menjadi bantuan tunai. Adapun bansos yang diberikan tahun ini senilai Rp 149.500.

"Pemprov DKI sudah siap memberikan BLT. Seluruh fraksi DPRD pun sudah mendukung," ujarnya.



Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

7 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

9 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

9 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

11 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

11 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

11 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

11 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya