TEMPO.CO, Jakarta - Delapan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI tidak mengikuti rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 di DPRD DKI, Senin, 7 Desember 2020.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PSI untuk tidak menghadiri rapat paripurna sebagai wujud protes terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk rencana kerja tahunan.

Baca Juga: DKI Anggarkan Rp 40,8 Miliar untuk Pelatihan UMKM dan Pekerja Terdampak Covid-19

“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael melalui keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, Michael melalui konferensi pers yang dilakukan Minggu kemarin, secara daring telah meminta agar DPRD menunda rapat paripurna sampai sudah terang benderang bagaimana nasib usulan kenaikan RKT yang ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini. Menurut Michael, ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD yang ada.

Seharusnya, menurut dia, pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum rapat mengesahkan APBD tersebut. Jika itu tidak dipenuhi, publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya disepakati di dalam Rapat Paripurna tersebut.

“Jangan sampai DPRD dan gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang," ujarnya. "Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditanda tangani di rapat paripurna itu."

PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, uang rakyat akan dialokasikan untuk apa saja. Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di situs apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem “Smart Budgeting”, rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.

“Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik,” kata Michael.

Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik. Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.

“Demokrasi kita harus naik kelas, PSI mengapresiasi partisipasi publik. Kami harap pembahasan anggaran di tahun depan akan lebih berkualitas lagi, lebih bertanggung jawab, transparan, dan juga partisipatif,” tutup Michael.