Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Tangsel Rekomendasikan 3 TPS Pencoblosan Ulang

Jumat, 11 Desember 2020 11:32 WIB

Petugas menunjukkan surat suara Pilkada Tangerang Selatan saat proses distribusi di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 24 November 2020. Sebanyak 1.001.874 surat suara yang belum dilipat tiba di Gudang KPU Tangerang Selatan. ANTARA/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu kota Tangerang Selatan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tangerang Selatan untuk melakukan pencoblosan ulang di tiga TPS.

"Di proses pemungutan suara memang ada laporan dari pengawas TPS kami bahwa ada tiga TPS yang diduga terjadi pelanggaran," kata Ketua Bawaslu kota Tangerang Selatan Muhamad Acep, Kamis 10 Desember 2020.

Baca Juga: Bawaslu Nilai 43 TPS Pilkada 2020 Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Menurut Acep, ketiga TPS diduga melanggar Undang- undang 10 Tahun 2016 pasal 112 ayat 2 poin A, terkait adanya mekanisme pembukaan kotak dan juga proses yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-undang.

"Karena ada pelanggaran terhadap pasal 112 tersebut maka kita merekomendasikan kepada KPU kota Tangsel untuk melaksanakan pemungutan surat suara ulang," ujarnya.

Advertising
Advertising

Nantinya, kata Acep, rekomendasi dari Bawaslu akan disampaikan oleh panwascam ke PPK, kemudian PPK akan menyampaikan ke KPU adanya rekomendasi untuk pemungutan suara ulang.

"Ada 3 TPS, pertama di kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang di TPS 15, kemudian yang kedua di Kecamatan Ciputat Timur TPS 49 Cempaka Putih dan TPS 30 kelurahan Rengas," ungkapnya.

Dari awal, lanjut Acep, pihaknya sudah memberitahukan bahwa ada potensi pemungutan suara ulang. Tetapi bagaimana pun KPU tetap menunggu rekomendasi dari Bawaslu kota Tangsel. "Nanti KPU punya waktu 10 hari untuk melaksanakan rekomendasi dari kita," tambah Acep.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

10 Anggota Gengster di Tangsel Ditangkap Setelah Serang dan Lukai 2 Orang di Bintaro

1 hari lalu

10 Anggota Gengster di Tangsel Ditangkap Setelah Serang dan Lukai 2 Orang di Bintaro

Polisi menangkap 10 anggota gengster di Tangsel setelah menyerang dan melukai dua orang di Bintaro.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

3 hari lalu

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

Ursula von der Leyen mengakui TikTok telah menimbulkan ancaman, namun dia tidak menjelaskan lebih detail.

Baca Selengkapnya

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

4 hari lalu

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

Penghuni rumah dinas Psupiptek Serpong mengaku pernah melaporkan BRIN ke Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan aset negara

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Rebutan Lahan Parkir Gereja, Jari Juru Parkir Digigit hingga Putus

5 hari lalu

Rebutan Lahan Parkir Gereja, Jari Juru Parkir Digigit hingga Putus

Iwan Masito, seorang juru parkir dibekuk unit Reskrim Polsek Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

5 hari lalu

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

5 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya