TGUPP Dorong BUMD DKI Ikuti Jakpro Miliki Sistem Manajemen Anti Suap

Reporter

Antara

Rabu, 16 Desember 2020 12:10 WIB

Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP, Bambang Widjojanto, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta mengikuti jejak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk memiliki ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

"Untuk punya integritas, tidak bisa Jakpro sendirian. Kita dorong Pak Gubernur, kita minta seluruh BUMD di jaringan Pempov Jakarta harus punya sertifikat ini (ISO 37001:2016). Kita tidak bisa punya integritas sendirian," ujar Ketua Komite Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP Provinsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

Baca Juga: Partai Demokrat Soroti Anggaran TGUPP Anies Rp 19,84 Miliar

Menurut Bambang, jika seluruh BUMD memiliki hal itu maka mereka dapat bersinergi dan menciptakan zona integritas yang berkomitmen anti terhadap penyuapan sehingga kemungkinan korupsi sangatlah kecil.

Bambang juga berpesan pada Jakpro yang baru saja genap menginjak usia 20 tahun agar tetap mempertahankan komitmennya meski telah mendapatkan ISO 37001.

Tidak hanya menjaga komitmennya di dalam perusahaan, Jakpro juga diharapkan dapat mengumumkan komitmennya menerapkan manajemen anti penyuapan kepada mitra-mitranya.

"Jakpro itu tidak sendiri. Dalam ekosistem kerja ada jaringan yang lain. Itu juga proklamasi ini diberitahu kepada mereka jadi tidak hanya di dalam, tapi juga di luar harus tahu," kata Bambang.

Senada dengan Bambang, lembaga sertifikasi yang memberikan ISO 37001:2016 pada Jakpro yaitu PT Mutuagung Lestari mengajak BUMD DKI lainnya agar memiliki juga standar manajemen anti penyuapan.

"Sistem manajemen anti penyuapan harus menjadi suatu gerakan untuk memperkuat ekosistem anti penyuapan. Artinya harus semakin banyak organisasi yang menerapkan sistem yang sama. Oleh karenanya segala kebijakan untuk mendorong kewajiban penerapan SMAP dalam organisasi sangat penting peranannya termasuk di BUMD lainnya," kata Direktur PT Mutuagung Lestari Irham Budiman.

Sementara itu, Direktur PT Sinergitas Tata Kelola Ary Nugroho yang juga berperan sebagai konsultan Jakpro untuk meraih sertifikasi SMAP menyampaikan keyakinannya bahwa BUMD DKI yang bergerak di bidang properti itu dapat mempertahankan ISO 37001:2016.

"Tantangan ke depan tidak lebih mudah tapi harus berusaha lebih, karena harus ada monitoring yang rutin. Lalu harus didukung dengan vendor-vendornya termasuk Pemprov DKI. Tapi melihat sistem kepemimpinan Jakpro tidak hanya di level direksi dan komisaris tapi juga di setiap divisi saya yakin Jakpro bisa mempertahankan SMAP-nya," ujar Ary.

Jakpro pada Selasa, 15 Desember 2020 memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 SMAP dan menjadi BUMD kedua di DKI Jakarta yang berkomitmen untuk menjalankan standar manajemen anti penyuapan itu.

Sertifikasi SMAP yang diraih Jakpro merupakan bagian transformasi perusahaannya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Dengan adanya ISO SMAP diharapkan iklim suatu korporasi dapat terhindar dari adanya penyuapan dan praktik korupsi.

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

13 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

19 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

23 jam lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

1 hari lalu

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina

Baca Selengkapnya

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

2 hari lalu

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang kronis di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

2 hari lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

3 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

3 hari lalu

KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga, di Kota Medan

Baca Selengkapnya

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

4 hari lalu

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

KPK Malaysia menyelidiki Mahathir Mohamad dan anak-anaknya atas dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya