Tolak Sekolah Tatap Muka di DKI, Politikus PDIP: Sekarang Kasus Covid-19 Lagi Meledak

Jumat, 18 Desember 2020 15:11 WIB

Petugas membersihkan ruangan kelas saat melakukan persiapan pembukaan sekolah tatap muka di SMA 30, Jakarta, Senin 14 Desember 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta ingin memastikan sekolah yang mengajukan diri untuk dibuka mampu menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menolak penerapan sekolah tatap muka di Ibu Kota pada awal 2021. Menurut dia, kasus Covid-19 di Ibu Kota kembali melonjak.

"Untuk DKI Jakarta harus dikoreksi lagi, karena sekarang ini sangat meledak," kata dia saat dihubungi, Kamis, 17 Desember 2020.

Merry menyampaikan, sikapnya memang mendukung pembelajaran tatap muka ketika wabah Covid-19 Jakarta mulai mereda pada November lalu.

Dengan kondisi penularan Covid-19 yang mulai terkendali saat itu, pembukaan sekolah tatap muka pun harus berjalan dengan sejumlah syarat. Misalnya, kuantitas jumlah murid dalam satu ruangan dikurangi hingga setengahnya dari kondisi normal. Kemudian murid secara bergantian belajar secara online dan offline.

Dia mencontohkan para pelajar cukup datang ke sekolah hanya 2-3 kali seminggu, tapi tanpa paksaan.

Melihat kondisi Covid-19 Ibu Kota saat ini yang kembali meningkat, Merry berubah sikap. Dia berujar, pemerintah pusat dan DKI harus meninjau ulang rencana pembelajaran tatap muka.

"(Sekolah) face to face untuk hari ini benar-benar sangat tidak mungkin," ucap politikus PDIP ini.

Baca juga: Kepala Disdik DKI: Saya Tidak Pernah Katakan Yakin Sekolah Tatap Muka di 2021

Advertising
Advertising

Penambahan kasus harian Covid-19 Jakarta kini selalu di atas seribu sehingga sekolah tatap muka bisa berisiko tinggi terhadap para pelajar. Tambahan kasus pada 17 Desember 2020 merupakan yang tertinggi selama pandemi di Indonesia terjadi, yaitu 1.690. Total akumulatif pasien positif DKI per 17 Desember mencapai 158.033 orang dengan rincian 12.265 masih dirawat, 3.027 meninggal, dan 142.741 sembuh.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

7 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 hari lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya