Gerindra Minta Penyesuaian Zonasi Kampung dan Perkantoran di Revisi Perda RDTR

Jumat, 18 Desember 2020 15:27 WIB

Gambar udara pemukiman warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020. Pembangunan Kampung Akuarium akan dimulai pada September 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI Jakarta memperhatikan kawasan yang telah berubah fungsi dalam revisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Perencanaan Zonasi.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif mengatakan banyak kawasan di Ibu Kota yang telah berubah fungsi dari zona hijau menjadi perumahan padat dan kawasan perkantoran. Perubahan fungsi itu harus dimasukkan dalam revisi Perda DKI nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR itu.

"Banyak lokasi yang eksisting sekarang jadi perumahan dan perkantoran. Padahal bangunan tersebut berdiri di lahan hijau, jadi harus ada penyesuaian," kata Syarif saat dihubungi, Kamis, 17 Desember 2020.

Sejumlah kawasan yang telah menjadi kawasan komersial dan cukup luas di antaranya Jalan Senopati, Cipete Raya, Kemang, Antasari dan lainnya. Menurut dia, penyesuaian zonasi tersebut bukan bentuk melegalkan pelanggaran yang telah terjadi.

"Sebab kalau ditertibkan semua, berapa bangunan yang harus dihancurkan. Dan bagaimana dengan kondisi sosialnya mereka sudah puluhan tahun tinggal di sana," ujarnya.

Menurut dia, bangunan perkantoran di lokasi tersebut hingga saat ini banyak yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga alternatif untuk proses pembuatan IMB adalah dengan menyesuaikan zonasi kawasan tersebut dengan kondisi saat ini.

<!--more-->

Advertising
Advertising

"Kami menyarankan lebih baik ada penyesuaian sehingga adanya kepastian hukum dalam peruntukannya."

Politikus Gerindra itu mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga mesti menyesuaikan perkampungan yang telanjur telah terbangun puluhan tahun ke dalam revisi Perda RDTR. Sebabnya Perda RDTR saat ini tidak mengakomodasi semua perkampungan yang sudah ada jauh sebelum regulasi itu dibuat lima tahun lalu.

Baca juga: Pengamat: DPRD Jangan Akomodasi Reklamasi Ancol dalam Revisi RDTR

Salah satunya adalah Kampung Akuarium, yang tidak tertuang dalam Perda RDTR sebagai zona permukiman. Kampung di kawasan Jakarta Utara itu berdiri di zona pemerintahan. "Sehingga kampung tersebut diperlukan kejelasan status hukumnya menjadi zona permukiman," ucapnya.

Berita terkait

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

7 jam lalu

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

Apa alasan Prabowo Subianto tak melepas jabatan Menhan, padahal sibuk transisi sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

17 jam lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

1 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

1 hari lalu

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

Gerindra membuka pendaftaran untuk posisi wali kota.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

2 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya