Tangani Distribusi Bansos di Jakarta, Perumda Pasar Jaya: Sudah Transparan

Kamis, 24 Desember 2020 07:13 WIB

Petugas PPSU menurunkan bansos Covid-19 yang dibagikan di Semper Barat, Jakarta pada 20 April 2020. Bansos ini diberikan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta dengan kriteria warga berisiko tinggi di atas 60 tahun, yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kanker, hipertensi, paru-paru, serta untuk warga pekerja informal terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemsos.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Perumda Pasar Jaya memastikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19 dilakukan secara transparan. Perumda Pasar Jaya diserahi tugas oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan distribusi sembako sejak awal pandemi.

"Prinsipnya Pasar Jaya selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta," kata Manager Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya Gatra Vaganza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 24 Desember 2020.
Dalam pendistribusian bansos, Pasar Jaya memastikan komoditas barang sesuai dengan kelengkapan barang permintaan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial dan Dinas KPKP. Komoditas yang disediakan berupa komoditas merek nasional yang sudah familiar di masyarakat. Setiap barang yang diterima oleh masyarakat jumlahnya sama di setiap paket.
Sebelum bansos didistribusikan, Perumda Pasar Jaya terlebih dulu mengecek kondisi barang. Untuk beras, misalnya, petugas melakukan pengecekan acak untuk memastikan jenis berasnya sesuai dengan standar mutu.

Petugas kembali mengecek barang yang akan diangkut ke mobil apakah kondisi bansos sudah dikemas dengan baik dan siap didistribusikan. Perumda Pasar Jaya akan mengantarkan bansos ke penerima di kantor RW masing-masing.

Baca juga: Video Viral Bansos Kedaluwarsa di Pulogadung, Polisi: Hoaks
Terkait anggapan adanya ketidaksesuaian harga barang dalam kotak bansos, Gatra menjelaskan ada biaya distribusi, biaya tenaga kerja dan juga biaya perlengkapan kerja dalam pendistribusian bantuan sembako. "Biaya bansos tersebut tidak terpisahkan dalam proses distribusi dari Pasar Jaya ke masing-masing RW," katanya.

Berita terkait

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

6 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

8 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

8 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

10 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

10 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

10 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

10 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

10 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya