TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono memperkirakan kasus penularan Covid-19 semakin parah di Ibu Kota jika PSBB tak segera diperketat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meski pertambahan kasus Covid-19 harian sangat tinggi.

"Saya bingung sama DKI. Saat harus ditarik malah masih terus dilonggarkan. Padahal potensi penularan sangat tinggi usai liburan," kata Tri saat dihubungi, Senin, 4 Januari 2020.

Pemerintah DKI memperpanjang lagi PSBB Transisi selama dua pekan hingga 17 Januari mendatang.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta masih mempertimbangkan faktor ekonomi dengan kembali memperpanjang PSBB Transisi. Sebabnya kebijakan Pemerintah DKI tidak bisa diputuskan sendiri karena merupakan Ibu Kota negara.

Epidemiolog UI itu menduga masa PSBB transisi DKI diperpanjang karena pemerintah pusat khawatir pemulihan ekonomi terhambat. Jadi, kata dia lagi, meski kondisi penularan wabah semakin tinggi, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperpanjang masa transisi ini.

<!--more-->

"Karena Jakarta terlalu takut sama orang pusat. Orang pusat saya melihat sudah kebangetan banget. Mau pulihkan ekonomi nanti saja tunggu vaksin," ujarnya.

Baca juga: Pemprov DKI Perpanjang Lagi PSBB Transisi Hingga 17 Januari 2021, Simak Fokusnya

Jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang benar dengan pemperketat PSBB, Tri khawatir risiko kematian karena Covid-19 bakal semakin tinggi. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, kata dia, pemerintah semestinya tidak menghitung secara ekonomi. "Kalau saya lebih baik jatuh ke jurang ekonomi daripada kematian karena pandemi ini. Kalau ekonomi masih bisa dipulihkan, sedangkan kematian tidak bisa."