TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) Gugun Muhammad meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka data penerima bantuan sosial tunai ke publik.

"Paling tidak di setiap RT nama warga yang menerima bisa ditempel. Jadi semua orang tahu siapa saja yang menerima," kata Gugun saat dihubungi, Sabtu, 16 Januari 2021.

Menurut dia, transparansi dalam proses pendistribusian bansos tunai diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapatkan bantuan ini. Selain itu, transparansi nama yang mendapatkan juga bertujuan untuk menyaring penerima yang lebih berhak.

"Kalau ada yang tidak berhak menerima kan bisa dialihkan ke yang lebih berhak," ujarnya. "Dengan membuka data, ketua RT atau ketua lingkungan jadi tidak dikejar-kejar warga."

Gugun mendukung langkah pemerintah mengubah bansos sembako menjadi uang tunai. Menurut dia, pemberian uang tunai bisa mengurangi celah korupsi seperti pemberian bansos Covid-19 sembako yang sudah terungkap.

Baca juga: Anies Baswedan Pilih 3 Unsur Ketimbang Influencer Saat Rilis Vaksinasi Covid-19

Selain itu, pemberian bansos sembako dinilai kurang baik karena banyak beras yang diterima telah berkutu karena tersimpan lama. "Dan akhirnya beras kutuan itu juga lebih banyak dijual daripada dikonsumsi sendiri."

Lebih lanjut Gugun mengatakan di wilayahnya di Jakarta Utara warga belum menerima bansos tunai yang diberikan pemerintah DKI melalui Bank DKI. Bansos tunai baru diberikan dari Kementerian Sosial kepada sebagian warga. "Bansos dari Kemensos sudah ada yang mendapatkan. Kalau yang dari DKI belum ada yang terima dan sudah banyak yang mempertanyakan."

IMAM HAMDI