TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Purwanto menekankan pentingnya masyarakat Betawi memanfaatkan kesempatan berkiprah di partai-partai politik sehingga berpeluang ikut menentukan arah kebijakan publik khususnya di Jakarta sebagai masyarakat inti ibukota.

“Sudah saatnya orang Betawi menjadi subyek, bukan sekadar obyek politik,” kata Purwanto dalam keterangan yang diterima Tempo, Sabtu, 23 Januari 2021. Purwanto mengungkapkan hal ini dalam acara Kuliah Umum Perkumpulan Gerakan Kebangkitan Betawi (Gerbang Betawi) bertema Prospek, Peluang, dan Solusi Masyarakat Betawi dalam Peningkatan Ekonomi, Pengaruh Politik, dan Kompetisi Global, pada Jumat, 22 Januari 2021.

Kalau perlu, kata politikus Partai Gerindra itu, ada kuota calon anggota legislatif buat orang Betawi di partai politik, seperti halnya kuota buat perempuan di parlemen nasional. Regulasinya bisa diatur lewat peratuan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub), sehingga ada landasan hukumnya. Misalnya, kuotanya sebesar 30 persen. Soal persentase itu bisa didiskusikan lagi ke depan, yang terpenting pemerintah mesti memberikan perlindungan atas hak-hak politik orang Betawi di Jakarta.

Pembicara lainnya, anggota Dewan Pakar Gerbang Betawi N Syamsudin Ch Haesy, yang akrab disapa Bang Sem, berpendapat saat ini ada sejumlah persoalan jika bicara soal politik orang Betawi. Salah satunya, kegamangan ketika kontestasi politik ternyata berakhir dengan antiklimaks, tidak sesuai dengan harapan.

Hal itu diperburuk dengan konsep otonomi daerah yang masih membingungkan. Di satu sisi, otonomi daerah membawa angin segar desentralisasi, tapi di sisi lain pemilihan pemimpin daerah justru diproses oleh partai politik dengan pendekatan sentralisasi.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Picu Krisis Multi Aspek, Anies Baswedan: Bakal Ada Babak Baru

Belum lagi ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi akibat nano monster Covid-19. Ketidakpastian itu bukan hanya melanda Indonesia, tapi juga dunia. “Pada saat bersamaan, Covid-19 merontokkan kapitalisme dan sosialisme di dunia, sehingga konsep globalisasi harus dikaji ulang,” kata pria yang akrab disapa Bang Sem itu. Apalagi Covid-19 juga mengubah bonus demografi dunia menjadi petaka demokrasi.

Jadi, lanjut Bang Sem, tantangan buat Betawi, Indonesia, dan masyarakat internasional ke depan adalah bagaimana melindungi biosfir masing-masing dari kompleksitas masalah akibat pandemi. “Nano monster itu hanya bisa dikalahkan dengan nano teknologi,” kata dia.

Tentang Betawi sendiri, Bang Sem menilai ada persoalan eksistensi yang selama ini berjalan secara alami dan secara tidak langsung 'merugikan' orang Betawi. Yakni kecenderungan orang Betawi untuk menikah dengan suku lain seperti terungkap dalam sejumlah penelitian. “Banyak anak mereka kemudian enggak mau lagi mengaku sebagai orang Betawi,” ujarnya.

Bang Sem berpendapat orang Betawi mesti menilik kembali kearifan dan kecerdasan lokal yang diajarkan tetua mereka, para engkong dan kumpi. “Cuci tangan di padasan yang dulu dilakukan mereka, di masa pandemi kini jadi sesuatu yang wajib dilakukan,” kata Bang Sem. Demikian juga dalam politik, Bang Sem mengajak untuk belajar dari role model politisi orang Betawi, seperti MH Thamrin, Ridwan Saidi, hingga Mahbub Djunaidi.

Bang Sem setuju Gerbang Betawi mendirikan semacam sekolah demokrasi agar orang Betawi memiliki bekal dalam mengisi posisi-posisi penting di legislatif dan eksekutif. Juga sekolah bisnis untuk menciptakan para intelektual berkompetensi tinggi. Namun, dia mengingatkan, semua itu tidak boleh lepas dari tarikan napas orang Betawi yang dalam kesehariannya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

“Jadi yang harus dimiliki orang Betawi ke depan adalah kemampuan membaca perubahan. Modalnya sudah diajarkan oleh para kumpi. Ilmu menjadi cahaya, sementara transformasi dilakukan dengan ghiroh dan gairah. Kuatkan pendidikan, berikan akses pada modal, akses politik, dan yang terpenting harus sehat,” kata dia.