Cerita Warga Kamal Mau Dapat Bansos Tunai Harus Bayar Uang Administrasi

Selasa, 16 Februari 2021 18:15 WIB

Petugas PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga RW 05 di kawasan Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2021 untuk empat bulan kedepan senilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan secara langsung kepada warga melalui petugas PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang warga Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, mengadukan pemotongan dana Bantuan Sosial Tunai atau bansos tunai yang diterimanya. Perempuan yang enggan disebutkan namanya itu mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) tersebut dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial yang bertajuk “Mencegah Modus Pungli BST” pada Selasa, 16 Februari 2021.

Perempuan itu mengatakan dana bantuan sosial tunai (BST) yang diterimanya dipotong sebesar Rp 30 ribu per kepala keluarga. “Ternyata ada biaya administrasi Rp 30 ribu. Disuruh RT per kepala keluarga. Katanya untuk kas RT,” ujar dia dalam diskusi tersebut.

Kasus pemotongan dana bansos tunai juga ditemukan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) saat melakukan pemantauan di 30 kelurahan Jakarta. Dalam pemantauan itu SPRI melakukan observasi lapangan dan wawancara terhadap warga penerima BST.

Sekretaris Jenderal SPRI Dika Moehammad mengatakan mereka menemukan praktik pemotongan dana BST di 9 kelurahan. Namun sebagian besar korban pungli takut untuk melapor.

Modus yang dipakai oleh oknum yang memotong dana bansos tunai itu pun beragam. “Misalnya untuk dibagikan kepada warga yang tidak dapat BST, untuk pembangunan pos RW, membeli ambulans, pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya,” ujar dia dalam diskusi itu.

Dalam program BST, masyarakat penerima manfaat akan menerima dana senilai Rp 300 ribu per bulan, terhitung Januari sampai April 2021. Dana tersebut akan disalurkan ke masing-masing rekening para penerima manfaat. Pembagian BST terbagi dua, aitu dari pemerintah pusat melalui PT Pos dan Pemprov Jakarta lewat Bank DKI.

Baca juga: Selama 5 Hari, 10.795 Warga Cilincing Bakal Terima Bansos Tunai

Advertising
Advertising

Warga yang terdaftar sebagai penerima Bansos Tunai akan mendapat undangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mereka akan diminta hadir di sejumlah sekolah tersebut sambil membawa KTP dan Kartu Keluarga. Di lokasi pembagian, mereka diharuskan mengisi formulir untuk proses pembuatan buku tabungan dan kartu ATM Bank DKI.

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

6 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

KPK Pecat 66 Pegawai Pelaku Pungli di Rutan

8 hari lalu

KPK Pecat 66 Pegawai Pelaku Pungli di Rutan

KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan atau pungli di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

8 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

9 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

10 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

10 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

10 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

10 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

10 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya