Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Pasar Tanah Abang Blok A menunggu kedatangan Presiden RI Joko Widodo meninjau vaksinasi massal untuk pedagang, Rabu, 17 Februari 2021. ANTARA/Livia Kristianti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan vaksinasi Covid-19 kepada para pedagang pasar hari ini bersifat penawaran. Anies berharap seluruh pedagang pasar mau mengambil tawaran itu untuk mencegah penularan virus corona.
"Kita pada fase ini, fase mengundang dengan harapan ini bisa membantu untuk mencegah keterpaparan di tempat-tempat yang banyak interaksi orangnya. Karena pasar adalah salah satu tempat yang paling banyak interaksi orangnya," ujar Anies saat ditemui di Blok A Pasar Tanah Abang, Rabu 17 Februari 2021.
Anies enggan mengomentari ada pedagang yang menolak vaksin Covid-19. "Saat ini di kita kan menawarkan ke pedagang. Nah ditawarkan kan bisa diambil atau tidak," ujar Anies.
Anies Baswedan optimistis pedagang mau menerima vaksinasi sehingga perekonomian di pasar dapat kembali pulih lebih cepat seperti saat sebelum pandemi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi berlapis jika ada warganya yang tolak vaksinasi Covid-19. Wagub DKI itu mengatakan siapapun yang menolak vaksinasi akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
<!--more-->
"Ada ketentuan diatur di perda dan ada yang diatur oleh pemerintah pusat, ya bisa kena dua kali bagi yang menolak. Sudah kena denda dari Jakarta, dari pusat gak dapat bansos. Kita laksanakan sesuai aturan yang ada," kata Riza di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Untuk para penolak vaksin, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 terkait Perubahan Stas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Perpres Nomor 14 Tahun 2021 juga mengatur persoalan seputar sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi orang yang menolak atau menghalangi pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Adapun sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang tolak vaksin Covid-19 dapat berupa denda atau penghentian pemberian bantuan sosial (bansos).
Vaksinasi Covid-19 ini dilakukan untuk mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity) terhadap Covid-19.
Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan telah membuat Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 yang berisi aturan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. "Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)," demikian bunyi pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020.
