Banjir Jakarta, Hasto PDIP Sebut Anies Keliru Soal Air Masuk ke Bumi

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 21 Februari 2021 06:30 WIB

Warga berjalan melewati banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Februari 2021. Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan Kemang banjir setinggi 1,5 meter. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Tempo.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai banjir di Jakarta semakin parah karena ada asumsi keliru yang disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan soal air akan selalu masuk ke bumi.

"Kalau bicara banjir Jakarta, kan saya juga sebagai sebuah kritik, karena asumsi yang salah bahwa air itu akan masuk ke bumi. Itu kan yang disampaikan pada saat kampanye," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 Februari 2021.

Anies Baswedan saat kampanye Pilgub 2017 soal penanganan banjir Jakarta, menyatakan air mesti diresapkan kembali ke tanah. Saat itu. Penanggulangan banjir era Anies berbeda dengan konsep pembangunan infrastruktur yang berusaha mengalirkan air dengan lancar ke laut.

Banjir melanda ruas Tol Jakarta Outter Ring Road (JORR) TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Februari 2021. Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Hasto mengatakan banjir di Jakarta adalah persoalan manajemen, persoalan tata ruang, dan persoalan keberanian mengambil keputusan.

Advertising
Advertising

Hasto mengaku pihaknya belajar dari apa yang terjadi di Jakarta. Karena itulah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata dia, meminta agar jajaran partai sering bertemu dengan pihak BMKG untuk memberikan orientasi yang menyeluruh tentang perubahan iklim.

Baca juga: Anies Bandingkan Banjir Jakarta Sabtu dengan Awal 2020, Ini Bedanya

Dengan langkah itu diharapkan muncul kesadaran terhadap perubahan iklim tersebut, dampaknya terhadap kenaikan muka air laut, yang ujungnya mempengaruhi politik tata ruang hingga politik pertanian.

"Itu harus betul-betul memperhatikan aspek cuaca tersebut. Ini yang kemudian kepala daerah PDI Perjuangan, karena mendapat kesempatan yang begitu luas untuk membahas aspek-aspek lingkungan, maka juga otomatis terbangun suatu kultur untuk merawat lingkungan dengan baik," ujarnya.

Pernyataan Hasto tersebut disampaikan dalam diskusi virtual bertajuk Politik Hijau PDI Perjuangan pada Sabtu, 20 Februari 2021. Acara ditayangkan secara langsung dari youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook @pdiperjuangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan di Ibu Kota pada 20 Februari sebesar 226 milimeter per hari. Angka sebesar itu menurut BMKG termasuk kategori cuaca atau hujan ekstrim karena di atas 150 milimeter per hari.

Tak hanya Jakarta yang sedang dilanda cuaca ekstrim. Sebelumnya, beberapa kota di Indonesia juga sempat dilanda hujan ekstrim. Di Semarang, yang Wali Kotanya merupakan kader PDIP juga diterjang banjir. Pada 6 Februari 2021, kota itu diguyur hujan ekstrem dengan angka curah hujan menurut BMKG sebesar 177 milimeter per hari.

IMAM HAMDI

Berita terkait

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

32 menit lalu

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

14 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

14 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

17 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

18 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

21 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

22 jam lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

22 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya