TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut rencana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan interpelasi adalah hak mereka sebagai anggota legislatif. Riza berharap hak interpelasi itu diajukan PSI dengan tujuan untuk memperbaiki Ibu Kota Jakarta, tanpa ada kepentingan lain.

“Sekalipun kita pada posisi yang berbeda, umpamanya oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah,” kata Wagub DKI Riza Patria di Balai Kota, Jumat, 26 Februari 2021.

Meski mengambil sikap sebagai oposisi, kata Riza, anggota DPRD harus mendukung kebijakan pemerintah manakala arahnya sudah baik. Sebaliknya, pihak yang pro pemerintah perlu memberikan masukan dan koreksi jika ada kebijakan yang kurang pas.

Riza mengatakan Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan legislatif dalam merencanakan pembangunan. “Termasuk terkait banjir, semua kita komunikasikan dengan legislatif, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bappenas,” kata Riza.

Wagub DKI mengklaim DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang banjirnya surut dalam satu hari. Gubernur Anies Baswedan telah membuat kebijakan agar banjir surut 6 jam setelah air kiriman dari hulu berhenti.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyebut jumlah RW yang tergenang saat banjir serta jumlah warga yang mengungsi turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Artinya ada progres positif,” ucap Riza.

<!--more-->

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir Jakarta. Fraksi PSI menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak serius menanggulangi banjir di DKI.

Untuk menggulirkan hak interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD DKI yang lain. PSI mengatakan telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana menyatakan interpelasi merupakan tanggung jawab bersama dan amanat para wakil rakyat untuk mengawal penanggulangan banjir. "PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," kata Justin melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Februari 2021.

Hak Interpelasi diambil PSI sebagai langkah konstitusi terakhir untuk mempertahankan kebijakan penanggulangan banjir. Menurut dia, banjir di Ibu Kota akhir pekan kemarin membuktikan ketidakseriusan Pemerintah DKI dalam menanggulangi banjir.

Baca juga: PSI Ingin Interpelasi Anies Soal Banjir, PDIP: Kami Lihat Itu Arogan

Interpelasi PSI juga didasari karena ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Apalagi Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.