TEMPO.CO, Jakarta - Desakan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual saham bir di PT Delta Djakarta kembali muncul setelah polemik Peraturan Presiden tentang investasi minuman keras.

Di DPRD DKI Jakarta juga terjadi pro dan kontra rencana penjualan saham perusahaan bir yang dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin itu. Salah satu alasan kelompok yang menolak rencana jual saham bir itu beralasan perusahaan itu menguntungkan DKI Jakarta.

Sekretaris Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mencatat Pemerintah DKI mendapatkan keuntungan atau dividen Rp 81,97 miliar dari PT Delta Djakarta Tbk pada tahun 2020. "Dividen yang didapat tahun kemarin turun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 100,47 miliar," kata Riyadi di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Maret 2021.

Menurut dia, dividen tahun lalu turun karena dampak dari pandemi. Pemerintah DKI mempunyai saham di perusahaan minuman keras itu sebesar 26,25 persen atau sekitar 210 juta lembar saham. Hari ini, kata dia, nilai saham PT Delta sekitar 3.800.

"PT Delta salah satu perusahaan patungan yang menguntungkan," ucapnya.

Namun, Riyadi menyatakan Pemerintah DKI telah berkomitmen untuk melepas saham bir di PT Delta. Sejauh ini, Gubernur DKI Anies Baswedan telah tiga kali mengirim surat ke pimpinan DPRD untuk menjual saham tersebut, tapi belum ditindaklanjuti.

Pemprov DKI Jakarta masih menunggu legislator Kebon Sirih untuk membahas rencana penjualan saham perusahaan itu. "Bahkan kami sudah membuat dua kajian terkait dengan rencana penjualan saham PT Delta."

Baca juga: Yang Mendukung dan Menolak Penjualan Saham Bir Milik DKI

Dua kajian tentang rencana penjualan saham bir yang telah dimiliki Pemerintah DKI adalah kajian review investasi dan review divestasi PT Delta. "Jika dewan sudah mulai membahasnya kami akan buat satu kajian lagi terkait harga jualnya."