TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta menyatakan bakal mengevaluasi seluruh pembelian lahan yang dilakukan PT Pembangunan Sarana Jaya.

"Evaluasi itu untuk mencari potensi masalah. Kalau ada kami akan atasai jangan sampai ada celah kerugiannya," kata Plt Kepala BP BUMD DKI, Riyadi di kantornya, Selasa, 16 Maret 2021.

Riyadi mengatakan evaluasi dilakukan setelah terungkap kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang melibatkan Yoory C. Pinontoan, Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya.

Baca juga: Sarana Jaya Tak Siap Ungkap Kasus Pengadaan Tanah, Komisi B Tunda Rapat

Gubernur DKI Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yoory ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 4,2 hektare di kawasan Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Salah satu yang akan menjadi fokus evaluasi BUMD adalah pembelian lahan hingga 70 hektare yang dilakukan Sarana Jaya. "Itu kami perlu cek dan evaluasi. Apakah ada potensi masalah juga atau tidak."

Selain itu, Riyadi menuturkan BP BUMD juga akan mengevaluasi seluruh pembelian lahan seluruh perusahaan milik Pemerintah DKI. "Jadi bukan cuma Sarana Jaya saja."

IMAM HAMDI