Pemprov DKI Kaji Perlu Tidaknya SIKM Buat Terapkan Larangan Mudik Lebaran 2021

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 28 Maret 2021 20:00 WIB

Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan apakah akan diterapkan kebijakan surat izin keluar masuk atau SIKM untuk mencegah warga mudik Lebaran 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, pihaknya masih mengkaji perlu atau tidaknya SIKM.

"Sedang kami kaji dan pelajari apakah dibutuhkan SIKM nanti bagi yang keluar kota atau tidak," kata Wagub DKI di kebun bibit Agro Eduwisata Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 28 Maret 2021.

Tahun lalu pemerintah DKI menetapkan warga yang ingin keluar masuk Ibu Kota saat masa Idul Fitri harus mengantongi SIKM. SIKM terbagi menjadi dua jenis, yaitu perjalanan sekali dan perjalanan berulang. Mereka yang ingin membuat SIKM dapat mendaftar secara daring.

Menurut Riza, pemerintah DKI sangat senang dan mendukung keputusan pemerintah pusat yang melarang warga mudik tahun ini. Pemerintah DKI meminta warga Ibu Kota untuk tetap berada di rumah jika tak ada keperluan mendesak.

DKI, dia melanjutkan, bakal memberikan sosialisasi, kampanye, hingga menerbitkan surat edaran soal larangan mudik. Tak cuma itu, ada juga pengawasan di beberapa titik seperti tahun sebelumnya.

Baca juga : Maju Mundur Larangan Mudik Lebaran 2021

Advertising
Advertising

"Tentu ada pengawasan di titik-titik pintu keluar masuk seperti tahun-tahun sebelumnya," ucap dia.

Riza dan Pemprov DKI mengingatkan agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bukan karena ada aparat atau sanksi. Lebih dari itu, tambah dia, jadikanlah protokol kesehatan sebagai kebutuhan sehari-hari.

LANI DIANA

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

17 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

18 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

49 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

51 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

52 hari lalu

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.

Baca Selengkapnya