Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Masih Rendah, Ombudsman Sarankan Strategi Diubah

Senin, 29 Maret 2021 15:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menyarankan Kementerian Kesehatan mengubah strategi vaksinasi Covid-19 dengan prioritas kelompok tertentu. Tujuannya untuk mempercepat proses vaksinasi dan membentuk herd immunity seperti harapan pemerintah.

"Arah vaksinasi sudah seharusnya diubah dari pendekatan tahapan 1, 2, 3, dan 4 menjadi terbuka untuk semuanya selama wilayah itu masuk dalam wilayah episentrum," kata dia saat konferensi pers virtual, Senin, 29 Maret 2021.

Pemerintah sebelumnya membagi pendistribusian vaksin Covid-19 ke dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kemudian tahapan kedua yang kini sedang berjalan menyasar pelayan publik dan lanjut usia atau lansia.

Menurut Teguh, strategi ini memang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO). Namun, strategi tersebut hanya bisa dilaksanakan di negara dengan sistem pendataan yang baik.

Indikatornya adalah sistem dapat membuat klaster calon penerima vaksin secara otomatis. Misalnya, untuk tahap pertama, sistem langsung menyaring data penduduk yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan.

Advertising
Advertising

Baca juga: Riza Patria Sebut 1,3 Juta Warga DKI Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19

Begitu juga dengan tahap kedua, sistem langsung memilah siapa saja penduduk yang tergolong lansia.

"Di kita sistem data ini belum bisa menampilkan itu, makanya dilakukan pendekatan bottom-up," ucap dia. Maksud pendekatan bottom-up adalah mengumpulkan data warga langsung dari lapangan untuk diserahkan kepada pemerintah.

Masalah berikutnya adalah verifikasi data terus-menerus terhadap kelompok tertentu. Teguh mencontohkan pihak-pihak yang tak termasuk pelayan publik, tapi minta didahulukan disuntik vaksin Covid-19.

Belum lagi verifikasi data harus dilakukan Dinas Kesehatan. Padahal, dia melanjutkan, Dinas Kesehatan tak memiliki kompetensi untuk memverifikasi data.

"Yang terjadi karena proses verifikasi yang terus-menerus ini, maka ada keterlambatan vaksinasi di Jakarta," jelas dia.

Teguh berujar rendahnya realisasi vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua di Jakarta. Dia menjabarkan target vaksinasi tahap pertama dan kedua di Ibu Kota mencapai 3 juta orang sepanjang Januari-April 2021.

Saat ini, 122.199 tenaga kesehatan dan penunjangnya telah divaksin. Jumlah ini melampaui target 112.301 orang.

Lalu untuk tahap kedua, vaksin baru diberikan kepada 337.760 lansia dari target 911.631 orang (37,1 persen) dan 465.428 pelayan publik dari target 1.976.757 orang (23,5 persen). Jika ditotal, vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Jakarta selama dua bulan ini mencapai 30,8 persen.

Berita terkait

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

11 hari lalu

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

12 hari lalu

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

16 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

19 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

19 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

20 hari lalu

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

21 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

24 hari lalu

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

24 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya