TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak ada budaya organisasi pemerintahan DKI ketika dia mulai menjabat pada 2017. Padahal, menurut dia, pemimpin pemerintahan seharusnya menentukan apa budaya organisasi yang mau dibentuk.

"Pada waktu saya mulai bekerja di sini, saya menemukan tidak ada kesepakatan atas nilai yang mau dilaksanakan secara kolektif sebagai budaya," kata dia dalam diskusi virtual Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah yang digelar Diksi Millenial Yogyakarta, Kamis, 8 April 2021.

Dia lantas merumuskan kebudayaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bersama dengan jajarannya. Perumusan itu menghasilkan lima nilai, yakni integritas, akuntanbel, kolaboratif, inovatif, dan berkeadilan.

"Lima ini kami sepakati sebagai nilai yang harus dibiasakan, nilai yang harus dilaksanakan dalam keseharian, sehingga dia menjadi budaya organisasi," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan itu.

Anies menjelaskan budaya merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan secara kolektif dan terus-menerus. Dia mencontohkan penghuni kos-kosan yang sepakat untuk membentuk budaya bersih.

Para penghuni kos selanjutnya disiplin tidak buang sampah sembarangan. Jika melanggar, maka akan ada konsekuensinya.

Seorang pemimpin terpilih akan menjalankan kewenangan di organisasinya dengan mengacu pada budaya atau kultur yang kuat. Kewenangan ini, Anies melanjutkan, juga berlaku untuk pemimpin di birokrasi.

Baca juga: Anies Baswedan Didemo Soal Dugaan Korupsi, Wagub DKI: Jangan Asal Bicara

"Budaya tidak otomatis muncul dalam satu hari. Perlu proses pembiasaan, tapi harus dimulai," ujar Anies Baswedan.