TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 pesepeda yang tergabung dalam komunitas Gowes for Democracy menggelar acara solidaritas untuk Myanmar pada Sabtu sore, 24 April 2021. Mereka bersepeda dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Menteng menuju Blok M, tempat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dilaksanakan.

Namun saat rombongan tiba di dekat Al Azhar, Jakarta Selatan polisi yang sedang mengawasi pelaksanaan KTT ASEAN menghentikannya dan meminta para pesepeda memutar balik.

"Tadi alasannya kurang jelas, mereka hanya melaksanakan tugas dan diskresi. Mereka menjalankan protokol karena ada tamu VVIP," ujar salah satu koordinator aksi Aghniadi kepada Tempo, Sabtu, 24 April 2021.

Aghniadi menjelaskan petugas tak membubarkan rombongan, tapi hanya mengarahkan agar para pesepeda tidak menuju kawasan KTT ASEAN. Para pesepeda itu akhirnya mengganti rute dengan memutar balik menuju kantor YLBHI di Menteng.

Adapun aksi solidaritas Myanmar itu diadakan Gowes for Democracy untuk menunjukkan kekecewaannya terhadap ASEAN, karena mengundang junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing dalam KTT itu.

Menurut komunitas itu, mengundang junta Militer Myanmar menjadi pernyataan tak langsung ASEAN untuk melegitimasi kudeta berdarah di Myanmar.

"Kami juga menyayangkan ASEAN yang tidak mengundang perwakilan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government)," bunyi pernyataan sikap Gowes for Democracy.

Lebih lanjut, Adi mengatakan komunitasnya melayangkan empat tuntutan terhadap ASEAN dalam KTT itu. Tuntutan tersebut berkaitan erat dengan kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing dan kudeta militer berdarah Myanmar yang dilakukannya.

1. Untuk menolak perwakilan dari junta militer Myanmar di KTT Khusus ASEAN dan sebagai gantinya membawa perwakilan dari pemerintah yang sah dan dipilih secara demokratis.

2. Memberikan seruan yang tegas kepada junta Militer Myanmar untuk segera menghentikan pelanggaran HAM berat.

3. Membuka dukungan kemanusiaan untuk seluruh wilayah konflik di Myanmar secara menyeluruh, aman dan tanpa hambatan, termasuk dukungan ke wilayah minoritas Rohingya yang telah menderita dari penyiksaan yang berkepanjangan.

4. Membentuk respons yang solid dan terkoordinasi di antara negara-negara ASEAN, Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan tujuan untuk mengirim delegasi Bersama ke Myanmar untuk melakukan pemantauan situasi, menghentikan kekerasan dan membantu negosiasi yang damai dan berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Baca juga: Pesepeda Jakarta Gelar Gowes for Democracy: Solidaritas Untuk Rakyat Myanmar

M JULNIS FIRMANSYAH