TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan menghormati rekomendasi DPRD DKI yang meminta pemerintah menunda pelaksanaan program Jakwifi tahun ini. DPRD DKI menilai pemasangan 2.300 titik Jakwifi tahun ini terlalu mahal, apalagi kualitasnya rendah.

Adapun biaya pemasangan Jakwifi tahun ini disebutkan Komisi A menelan biaya abonemen demen Rp 5 juga per bulan untuk satu titik internet gratis itu. Sedangkan tahun sebelumnya telah dipasang 1.183 titik dengan biaya abonemen Rp 6 per bulan per satu titik.

"Kalau dianggap Jakwifi terlalu mahal nanti kami cek kembali," kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Kamis, 29 April 2021.

Wagub DKI berjanji bakal menindaklanjuti rekomendasi komisi bidang pemerintahan itu langsung ke Dinas Komunikasi dan Informasi DKI. "Apakah betul angka tersebut dianggap terlalu mahal."

Menurut Riza, semestinya DPRD DKI bisa memberikan masukan sejak awal sebelum program internet gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh saat pandemi itu dilaksanakan pada tahun 2020. Alasannya, proses pengadaan program tersebut dibahas bersama dewan dan diputuskan mereka.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi A untuk menunda Jakwifi jika memang program tersebut dianggap memboroskan anggaran. "Ada mekanisme dan aturan yang bisa kami ikuti bersama supaya mendapatkan harga yang baik, yang tidak terlalu mahal, tapi juga akan mendapatkan produk dan aktivitas yang baik."

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah DKI menyorot pemasangan 1.183 titik Jakwifi di Ibu Kota pada tahun 2020. Ketua komisi bidang pemerintahan DPRD DKI, Mujiyono, mengatakan anggaran penyedian Jakwifi di Ibu Kota, terlalu mahal.

"Kami minta pengadaan tahun sekarang ditunda. Karena melihat biayanya yang terlalu mahal," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 28 April 2021.

Tahun lalu, kata Mujiyono, Pemerintah DKI memasang 1.183 titik Jakwifi. Menurut dia, anggaran pemasangan tersebut sangat mahal karena satu titik Jakwifi menelan biaya Rp 9 juta per bulan.

Biaya tersebut terdiri dari abodemen dan perawatannya sebesar Rp 6 juga dan biaya back up link data Rp 3 juta. Sedangkan, tahun ini anggaran penyediaan Jakwifi Rp 5 juta per titik lokasi . "Pengadaan Jakwifi ini juga banyak dikomplain oleh warga karena lemot," ujarnya.

Setiap titik Jakwifi yang dipasang pemerintah hanya berkecepatan 50 Mbps untuk 40 pengguna. Pemerintah menargetkan memasang Jakwifi di setiap RW. "Kualitasnya rendah. Setahu saya yang kecepatannya 100 Mbps saja cuma 800 ribuan per bulan. DKI biaya pemasangan satu titik dan perawatan Rp 9 juta per bulannya," ujarnya.

Baca juga: Biaya Jakwifi Rp 9 Juta per Bulan, DPRD DKI Minta Diaudit