Petugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memasang stiker khusus pada armada bus yang diperbolehkan beroperasi saat masa larangan arus mudik di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Selasa 4 Mei 2021. Kemenhub memberikan pengecualian pada bus-bus dengan stiker khusus di Terminal Pulogebang dan Terminal Kalideres pada periode larangan mudik Lebaran, 6-17 Mei 2021 untuk mengangkut orang dengan kepentingan mendesak perjalanan non-mudik, seperti perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga meninggal atau ibu hamil yang didampingi satu orang keluarga. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Terminal Bus Terpadu Pulogebang di Jakarta Timur hingga 9 Mei 2021 telah menolak sebanyak 44 calon penumpang (non pemudik) pada masa larangan mudik yang dimulai 6-17 Mei 2021.
Kepala Terminal Pulogebang Bernard Pasaribu mengatakan calon penumpang bus antarkota antar provinsi atau bus AKAP tersebut ditolak melakukan perjalanan karena tidak memiliki persyaratan perjalanan yang telah ditentukan pada masa larangan mudik.
"Total ada 44 calon penumpang yang ditolak karena tidak memenuhi syarat keberangkatan dalam SE Satgas Covid-19 nomor 13," kata Bernard Pasaribu saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.
Bernard Pasaribu menambahkan bahwa rata-rata ada lebih dari 10 bus AKAP yang berangkat dari Terminal Pulogebang per hari saat periode larangan mudik.
Jumlah keberangkatan bus AKAP tertinggi terjadi pada 7 Mei 2021 dengan 18 keberangkatan bus dan mengangkut sebanyak 40 penumpang. "Tujuan Jawa Tengah lebih dominan," ujar Bernard.
Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 mengatur perihal warga yang bisa melakukan perjalanan saat larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Mereka yang diizinkan melakukan perjalanan pada periode larangan mudik tersebut terkait keperluan bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal.
Mereka yang akan melakukan perjalanan dinas, seperti aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta harus menunjukkan surat tugas tercantum tanda tangan pimpinan dan cap instansi atau perusahaan.
Sementara itu, ibu hamil untuk kepentingan persalinan didampingi maksimal dua orang dan kepentingan non pemudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.
