TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan sempat mengumpulkan anak buahnya di lapangan Balai Kota lantaran para aparatur sipil negara itu tak mau mengikuti lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Saat ini setidaknya ada 23 jabatan yang diduduki pelaksana tugas di bawah Anies. Dalam apel tersebut, Anies pun berucap malu karena tak ada ASN yang menuruti instruksi yang dikeluarkan Sekda DKI soal lelang jabatan.

Saat ditanya mengenai banyaknya pelaksana tugas di Pemprov DKI, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan jika pemerintah punya ruang lingkup yang luas.

"DKI jelas cukup banyak kenapa, karena DKI ini kan besar," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis malam, 20 Mei 2021.

Riza juga menyinggung soal besarnya anggaran di pemerintahan DKI. Selain itu, tanggung jawab dan posisi jabatan yang diemban pejabat Ibu Kota juga besar. Karena itulah, posisi SKPD kerap diganti.

"Justru posisi jabatan yang berganti juga lebih banyak dari daerah-daerah lain," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama untuk 17 posisi. Beberapa posisi tersebut kini dijabat oleh pelaksana tugas.

Dari data yang dihimpun Tempo terdapat 23 jabatan yang diduduki pelaksana tugas, bahkan kosong. Berikut rinciannya:
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Pengembangan sumber Daya Manusia
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda
12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah
13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan
14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan
15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
18. Badan Pengelola Aset Daerah
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Kepala Badan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
21. Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah
22. Sekretaris Dewan
23. Wali Kota Jakarta Selatan

Banyaknya anak buah Anies Baswedan yang enggan mengikuti lelang jabatan menurut Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono karena keberadaan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP.

Gembong mengatakan, TGUPP Anies Baswedan memiliki peran yang terlalu sentral sehingga banyak Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.

Baca juga: TGUPP Dituding Penyebab ASN Emoh Ikut Lelang Jabatan, Wagub: Tidak Seperti Itu