Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini WTP diberikan atas laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2020.
"Berdasarkan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Anggota V BPK RI Barullah Akbar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 31 Mei 2021.
Sebelumnya DKI juga mendapat opini WTP pada 2017, 2018 dan 2019. Sehingga, ini opini WTP keempat yang diterima DKI secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dari BPK RI diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dengan
opini WTP berarti laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
