TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto, baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu kemarin. Dalam rapat tersebut, eks Menteri Kesehatan mengklaim vaksin besutannya tersebut bisa menangkal segala macam mutasi varian baru Covid-19 yang saat ini mulai merebak di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Meski begitu, pengembangan vaksin ini tetap menemui banyak kendala dan kontroversi. Berikut ini merupakan kilas balik kontroversi Vaksin Nusantara.

1. Vaksin Nusantara Dinilai Tak Taat Kaidah Keilmuan

Vaksin Nusantara yang dikembangkan Terawan dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Misalnya tidak ada validasi dan standarisasi terhadap metode pengujian. Hasil penelitian pun berbeda-beda, dengan alat ukur yang tak sama.

Selain itu, produk vaksin tidak dibuat dalam kondisi steril. Catatan lain adalah antigen yang digunakan dalam penelitian tidak terjamin steril dan hanya boleh digunakan untuk riset laboratorium, bukan untuk manusia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan Vaksin Nusantara tak lolos uji klinis tahap pertama. Namun meski begitu, tim peneliti tetap melanjutkan uji klinis tahap kedua. Pada 14 April 2021, tim peneliti menggaet sejumlah anggota DPR hingga tokoh nasional untuk menjadi relawan dalam uji klinis tahap dua tersebut.

Padahal menurut Co-Founder Lapor Covid-19, Irma Hidayana, prosedur ini wajib dilewati karena keamanan dan efikasi dari vaksinnya harus terlebih dulu dipastikan. Irma pun mengingatkan bahwa ketidakpatuhan prosedur uji klinik bisa berdampak pada kesehatan.

<!--more-->

2. Penelitian Sempat Dihentikan di RS Kariadi Semarang

Penelitian vaksin sel dendritik SARS-CoV-2, Vaksin Nusantara, di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Kota Semarang telah dihentikan sejak pertengahan Maret 2021. Penghentian menyusul surat yang dikirim Direktur Utama RSUP dr Kariadi, Dodik Tugasworo, ke Kementerian Kesehatan pada 12 Maret lalu.

Surat berisi permohonan izin penghentian sementara penelitian di rumah sakit itu dibuat karena riset belum mengantongi izin persetujuan pelaksanaan uji klinik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Sudah tidak ada penelitian," kata Kepala Hubungan Masyarakat RSUP dr Kariadi, Parna, memberi konfirmasi atas isi surat pada Rabu 14 April 2021.

Menurut Parna, riset tak dilanjutkan setelah tim peneliti bergabung di antara peserta rapat kerja dengan Komisi Kesehatan DPR RI di Jakarta pada 10 Maret lalu. Dalam rapat yang dihadiri mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto--yang memimpin riset Vaksin Nusantara--itu, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito membeberkan alasan kenapa riset vaksin itu belum dibolehkan berlanjut ke uji klinis fase dua.

3. Anggota DPR Minta BPOM Agar Loloskan Uji Klinis

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito diberondong sejumlah pertanyaan dan kritik dari anggota Komisi Kesehatan DPR terkait pengembangan vaksin Nusantara. Sejumlah anggota komisi mendorong Penny agar memberikan izin uji klinis fase II terhadap vaksin Nusantara.

"Di DPR begitu kami ngomong tolong ini diperhatikan, bagaimana supaya bisa izin uji klinis tahap dua keluar," kata Saleh Daulay, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN dalam rapat kerja, Kamis, 8 April 2021.

Saleh berharap Penny Lukito dapat mencatatkan sejarah bahwa di masa kepemimpinannya di Badan POM dapat terlahir vaksin baru dalam negeri yang bisa menjadi kebanggaan nasional. Saleh menyayangkan Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia yang tidak memproduksi vaksin Covid-19.

"Ini jadi problem. Kita enggak merdeka," kata dia.

<!--more-->

4. Disuntikkan ke Anggota Dewan Meski Belum Lolos Uji Klinis

Pada 13 April 2021, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara, walaupun vaksin tersebut belum lolos uji klinis tahap dua. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengatakan, penyuntikan akan dimulai pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ata RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

"Ini soal keyakinan, karena vaksinnya bagus kami mau ikut," kata Melki kepada Tempo, Selasa malam, 13 April 2021.

Melki mengatakan ia pun akan ikut menerima suntikan Vaksin Nusantara. Legislator asal Nusa Tenggara Timur ini mengaku sengaja kembali dari daerah pemilihannya untuk disuntik Vaksin Nusantara. Menurut Melki, sejumlah anggota Dewan dari lintas komisi dan lintas fraksi juga bakal datang ke RSPAD. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun disebutnya menyampaikan keinginan untuk ikut serta.

Penggunaan vaksin Nusantara untuk disuntikkan dalam proses vaksinasi anggota DPR dinilai upaya memaksakan dewan agar vaksin yang buatan RS Kariadi Semarang ini bisa diloloskan uji klinis. Padahal BPOM belum memberikan izin uji klinis fase II.

5. Gubernur Ganjar Tagih Hasil Uji Klinis Vaksin Nusantara

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memanggil peneliti Vaksin Nusantara ke kantornya pada Kamis, 22 April 2021. Dia menagih laporan penelitian vaksin dendritik yang pernah digelar di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi tersebut. Mereka bertemu secara tertutup.

Ganjar mengatakan ingin meminta laporan kemajuan penelitian vaksin yang pernah dilakukan di wilayahnya itu. RSUD Dokter Moewardi, milik Pemerintah Provinsi Jateng, juga tercatat terlibat dalam penelitian yang diteken mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Ganjar mengaku selama ini belum pernah menerima laporan kemajuan penelitian Vaksin Nusantara. Dia tak mau ada muatan politis dalam riset vaksin tersebut. "Jawa Tengah jadi tempat, saya harus tahu progresnya. Kalau tidak tahu nanti bagaimana saya menjelaskan," kata dia.

Ganjar juga tak mengetahui masalah apa yang mengganjal jalannya penelitian Vaksin Nusantara. Dia mengaku justru selama ini memantau perkembangan Vaksin Nusantara dari pemberitaan di media.

BACA: Empat Temuan BPOM yang Ganjal Uji Klinis Vaksin Nusantara

M Julnis Firmansyah l Egi Adyatama l Jamal A Nashr