Antrean Pasien Covid-19 di IGD RSUD Pasar Minggu, DPRD: Membeludak, tapi ...

Senin, 21 Juni 2021 12:07 WIB

RSUD Pasar Minggu. Rsudpasarminggu.jakarta.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Humas RSUD Pasar Minggu memastikan rumah sakit itu tak menutup pelayanan IGD untuk pasien Covid-19. Dia menanggapi beredarnya isu bahwa IGD RSUD Pasar Minggu ditutup karena pasien Covid-19 membeludak.

"Kami sampaikan IGD kami tidak menutup layanan," kata dia dalam pesan teksnya, Senin, 21 Juni 2021.

Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak juga mengatakan memang ada antrean pasien Covid-19 di IGD RSUD Pasar Minggu. Namun bukan berarti pelayanan IGD ditutup. "Sudah antre artinya membeludak," ucap Johnny.

Kepastian pelayanan IGD tetap beroperasi itu diperoleh dari Direktur RSUD Pasar Minggu Yudi Amiarno.

Johnny menuturkan RSUD Pasar Minggu masih mampu menampung pasien Covid-19 yang antre itu. Buktinya, pasien diminta menunggu hingga pihak rumah sakit bisa memberikan pelayanan.

Advertising
Advertising

"Karena kalau tidak antre lagi, pasti dikirim kemana-kemana, faskes lain. Masih siap RSUD Pasar Minggu," ucap dia.

Politikus PDIP ini menduga antrean terjadi lantaran pasien Covid-19 datang membeludak ke IGD RSUD Pasar Minggu. Walhasil pihak rumah sakit harus menyiapkan proses administrasi dan tambahan tempat tidur isolasi.

#Jagajarak #Pakaimasker #cucitangan

Baca juga: Polisi Buru Pasien Covid-19 yang Viral karena Keluyuran di Restoran PIK


Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya