TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dinilai akan sulit dijalankan Pemprov DKI tanpa bantuan pemerintah pusat.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono beralasan, saat ini anggaran DKI sudah cekak. "Kalau pemerintah pusat tidak membantu, ya ekonomi DKI akan berantakan. PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita jeblok," kata dia, Rabu, 30 Juni 2021.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, realisasi PAD DKI saat ini masih rendah. Hingga Mei lalu, realisasi PAD di Ibu Kota kurang lebih 19 persen.

Hal ini kata dia berbeda dengan di awal pandemi tahun lalu, yaitu pada Maret 2020, duit DKI masih ada. "Belum lagi cadangan daerah Rp 1,4 triliun. Itu saya bilang cukup dan bisa dilakukan PPKM ekstra atau lockdown atau apa pun namanya," kata Mujiyono.

Sebelumnya beredar kabar bahwa pemerintah pusat akan segera menerapkan PPKM darurat. Penerapan PPKM darurat ini dilaksanakan di daerah yang tingkat lonjakan kasus Covid-19 nya tinggi. Salah satunya adalah DKI Jakarta.

Dalam keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadi ketua penanganan Covid-19 di Jawa-Bali.

Gubernur DKI Anies Baswedan juga mengisyaratkan butuh bantuan dari pemerintah pusat agar PPKM darurat bisa diterapkan di Jakarta.

Salah satu permintaan DKI menurut Anies adalah tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Anies menyampaikan, DKI membutuhkan tambahan 2.156 petugas tracing profesional dan 5.139 vaksinator. Tenaga vaksinator ini terdiri dari 2.050 nakes dan 3.089 non-nakes.

Mujiyono mengatakan sebelum menerapkan PPKM darurat, pemprov DKI perlu mempertimbangkan neraca keuangan daerah. Belum lagi, kata dia, sulit melakukan refocusing APBD untuk alokasi dana yang dibutuhkan selama PPKM darurat. "Artinya, kalau angka-angkanya digeser, bagaimana dengan cash flow DKI? Tetap yang jadi pertimbangan adalah realisasi PAD," ujar dia.

Baca juga: DKI Siapkan 28 Lokasi Isolasi Pasien Covid-19 Baru, Siap Tampung 6.534 Orang