TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengkritik program wifi gratis bagi peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Anggota Fraksi Gerindra, Thopaz Nuhgraha Syamsul mengatakan, penyediaan wifi tak tepat sasaran.

"Selain salah sasaran pada tempat pemasangannya, juga pada harga yang dikeluarkan sangat tinggi dan tidak logis," kata dia saat menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 2 Agustus 2021.

Pemerintah DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menganggarkan Rp 15,46 miliar untuk program wifi. Dalam APBD Perubahan 2020, DKI mengalokasikan anggaran sewa Wifi dengan kecepatan 50 mbps senilai Rp 6,2 juta per bulan per titik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim Wifi gratis telah terpasang di 9 ribu titik.

Gerindra meminta agar penetapan harga sewa ini dievaluasi. Partai besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu menemukan indikasi penyimpangan dan pemborosan pemasangan Wifi di 1.183 titik. Anggaran Wifi di 1.183 titik ini dialokasikan dalam APBD Perubahan 2020.

"Berpotensi merugikan negara." Thopaz mengutip temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI pada 2020 bahwa kegiatan penataan, pengembangan, dan pengelolaan metropolitan area network oleh Diskominfotik DKI memboroskan keuangan daerah. Dalam APBD DKI 2021 tercatat anggaran kegiatan ini mencapai Rp 244,3 miliar.

BPK menyimpulkan Diskominfotik DKI tidak memiliki data dan aplikasi yang bisa memantau kapasitas bandwith internet di seluruh titik wifi gratis. Bahkan, Diskominfotik tak menganalisis kebutuhan kapasitas bandwith internet di titik-titik pemasangan wifi. "Bagaimana bukti laporan monitoring yang telah digunakan? Khususnya bukti laporan yang diterima dari masing-masing lokasi?"

Baca: Dishub DKI Khawatir Warga Berkerumun di JPO Manfaatkan WiFi Gratis Transjakarta