TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) lain di Jakarta, pengelolaan Kampung Susun Akuarium sepenuhnya berada di tangan warga Kampung Akuarium. Pada rusunawa lain, pengelolaan di bawah kendali Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta.

Khusus untuk Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta memberikan tanggung jawab pengelolaan Kampung Susun Akuarium kepada warga lewat manajemen Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri (ABM).

Ketua Koperasi ABM Dharma Diani mengatakan kesepakatan antara Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sarjoko.

"MoU itu isinya kesepakatan bersama tentang penyerahan lahan dan bangunan kepada koperasi," kata Diani di Kampung Susun Akuarium, Selasa, 17 Agustus 2021.

Dengan MoU itu, Diani menjelaskan perbedaan pengelolaan Kampung Susun Akuarium dengan rusunawa lain. "Di Kampung Susun Akuarium ini lebih kepada dari warga untuk warga, karena koperasi ABM itu kan warga," ujar Diani.

Selanjutnya penghuni Kampung Susun Akuarium wajib bertanggung jawab mengelola blok huniannya

<!--more-->

Sebagai wujud dari warga untuk warga itu, kata Diani, setiap penghuni Kampung Susun Akuarium wajib bertanggung jawab mengelola blok huniannya masing-masing.

"Selain menjadi pengembang, warga juga berperan sebagai petugas kebersihan, petugas keamanannya," ujarnya. "Kita dari warga untuk warga, itu temanya."

Kendati tak perlu membayar sewa, Diani mengatakan tidak ada istilah cuma-cuma dalam kepemilikan hunian di Kampung Susun Akuarium karena ada biaya perawatan dam sebagainya.

"Kalau gratis murni enggak ya karena gedung bersama nggak mungkin gratis murni, tapi kita konotasinya bukan sewa karena lebih memiliki mereka lebih tanggungjawab untuk merawat dan lain sebagainya kan butuh biaya," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama warga setelah meresmikan Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara, Selasa, 17 Agustus 2021. TEMPO/Lani Diana

Hingga kini besaran biaya yang dikenakan kepada penghuni Kampung Susun Akuarium masih dalam pengkajian. Diani berharap dalam 15 hari mendatang sudah ada kepastian soal biaya yang harus dibayar setiap penghuni. Untuk saat ini, yang penting warga korban gusuran bisa menempati hunian itu dulu.

"Seperti pesan Pak Gubernur, agar dibahas dengan musyawarah dan semangat kesetaraan," kata Diani.

Dalam peresmian Kampung Susun Akuarium pada Selasa petang, Gubernur Anies Baswedan menyebut pengelolaan oleh koperasi merupakan terobosan pertama. Mekanisme ini memberi pelajaran bahwa penyelesaian masalah pemukiman bisa dilakukan secara bersama dengan semangat kesetaraan.

"Pemerintah punya Sumber Daya, tapi masyarakat yang punya pengalaman, masyarakat yang memahami kebutuhan dan kompleksitas yang ada di komunitasnya," ujar Anies. Kami duduk bersama, merancang, termasuk rencana Kampung Susun ini."

Anies mengatakan penghuni Kampung Susun Akuarium harus menjadi anggota koperasi ABM. Dengan menjadi anggota koperasi, mereka bisa terlibat langsung dalam setiap komitmen yang disepakati bersama.

Baca juga: Warga yang Digusur Ahok Bisa Kembali Tempati Kampung Susun Akuarium Pekan Depan