DKI Disebut Lebih Bayar Lahan Makam Covid-19, Wagub: Tak Ada Pemborosan

Reporter

Editor

Selasa, 24 Agustus 2021 22:15 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat menghadiri acara pemberian bantuan kepada anak yatim di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Agustus 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah DKI mempertimbangkan pelbagai aspek dalam membeli lahan makam Covid-19. Dia mengklaim tidak ada pemborosan pembelian lahan tersebut.

"Tidak ada pemborosan lahan makam, semua diprediksi," kata Wagub DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021.

Sebelumnya, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian, mempertanyakan pembelian lahan makam Covid-19 di Jalan Sarjana, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 1,43 hektare.

Suasana pemakaman Covid-19 di TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Juni 2021. Menurut Anies angka kematian Covid-19 di Jakarta rendah karena dipengaruhi vaksinasi Covid-19 yang sudah diperoleh masyarakat. TEMPO/M Taufan Rengganis

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta pada 2020 menemukan bahwa pembelian lahan itu lebih mahal Rp 3,33 miliar dari harga pasar.

Riza menyampaikan pengadaan lahan makam telah mempertimbangkan aspek legal, harga, dan mekanisme pembeliannya.

"Tidak hanya harganya, tapi aspek legal lebih penting dan produktivitas lebih penting," terang politikus Partai Gerindra ini.

Dia melanjutkan, kebutuhan untuk menangani wabah Covid-19 di Ibu Kota tak bisa diprediksi. Pemerintah DKI, lanjut Riza, sempat kewalahan, tapi beruntung stok lahan makam Covid-19 masih mencukupi.

Berita terkait

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

1 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

2 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

3 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

3 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

3 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya