Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Belum Lapor Harta Kekayaan 2020 ke KPK
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Rabu, 8 September 2021 12:27 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN 2020. Empat pimpinan DPRD DKI Jakarta yang lain sudah melaporkan harta kekayaannya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, membenarkan informasi tersebut. Menurut dia, yang belum menyerahkan LHKPN 2020 adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.
"Yang belum lapor Pak Suhaimi," kata dia saat dihubungi, Selasa malam, 7 September 2021.
Dalam situs elhkpn.kpk.go.id tertera ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan tiga wakilnya sudah menyerahkan LHKPN 2020. Total harta kekayaan mereka tercatat dalam situs tersebut.
Namun, tidak ada LHKPN atas nama Abdurrahman Suhaimi sejak 2014 hingga 2020. Padahal, Suhaimi duduk di kursi wakil rakyat selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2014-2019, dan 2019-2024.
Menurut Augustinus, seluruh anggota DPRD DKI telah melaporkan LHKPN 2019 ke komisi antirasuah. Total anggota ada 106 orang. "Kalau tahun lalu 106 itu sudah melaporkan, tahun ini saja telat," ujar dia.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan kepatuhan LHKPN DPRD DKI rendah, hanya 62 persen sedangkan DPRD Papua lebih tinggi yaitu 74 persen. Pahala mengatakan dari 106 anggota DPRD DKI baru 62 persen yang menyerahkan LHKPN nya ke KPK.
"Secara teori DPRD provinsi berada di kota-kota besar yang sumber daya manusianya bagus dan internetnya relatif tersedia sehingga seharusnya tidak ada hambatan untuk menyerahkan LHKPN," ujar Pahala Nainggolan dalam diskusi virtual "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" di Jakarta, Selasa, 7 September 2021.
Dalam situs KPK tercatat baru 62,04 persen dari 108 anggota DPRD DKI yang menyerahkan LHKPN 2020. Sebanyak 67 orang sudah melapor dan 41 belum lapor.
Tiga fraksi DPRD DKI yang tingkat kepatuhan lapor LHKPN terendah adalah NasDem (28,57 persen), PKS (47,06 persen), dan PAN (50 persen).
Baca juga: DPRD DKI Minim Setor LHKPN, Sekwan: Ada yang Ngeluh Harus Lapor Tiap Tahun
