Plt Sekwan DKI Sebut Undangan Dibuat Usai Jadwal Interpelasi Formula E Diketok

Senin, 27 September 2021 22:28 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat memberikan keterangan pers soal rencana pengajuan hak interpelasi di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus membantah agenda Bamus interpelasi Formula E disisipkan. Menurut dia, ada dua surat undangan rapat Bamus hari ini.

Surat pertama adalah undangan penetapan jadwal tujuh agenda, termasuk soal anggaran. Kedua surat Bamus penetapan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E.

"Tidak disisipkan. Jadi dibikin agenda baru, ada dua undangan," kata dia saat dihubungi, Senin, 27 September 2021.

Augustinus menjelaskan rapat Bamus terlebih dulu berjalan hari ini. Dalam rapat, tutur dia, anggota dewan yang hadir sepakat untuk ditetapkan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E. Namun, belum ada surat undangan resmi soal rapat Bamus interpelasi ini.

Augustinus mengingatkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi harus ada surat tersendiri untuk rapat Bamus interpelasi. "Karena tidak boleh mengubah undangan awal yang ada tujuh agenda itu," kata Augustinus.

"Ya sudah kamu bikin dua," ujar dia menirukan respons Prasetio. "Jadilah ada dua daftar hadir, ada dua undangan."

Dia mengatakan empat Wakil Ketua DPRD DKI tidak setuju dengan agenda Bamus interpelasi sehingga mereka tidak membubuhkan parafnya dalam surat undangan rapat Bamus interpelasi.

Advertising
Advertising

Setelah mengetok palu sebagai tanda ditetapkannya jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E, Prasetio baru meneken surat undangan Bamus. Jadi, rapat Bamus interpelasi dihelat dan surat undangannya menyusul.

Baca juga: Dipecat PSI, Viani Limardi Akan Tetap Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

28 hari lalu

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

35 hari lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya