Lebak Targetkan Semua Desa Miliki Peta pada Akhir 2021

Reporter

Antara

Jumat, 1 Oktober 2021 11:18 WIB

Ilustrasi pembangunan desa. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Lebak- Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mentargetkan tahun 2021 semua desa memiliki peta untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan. "Pemetaan tapal batas antardesa terealisasi sekitar 98 persen atau 338 dari 340 desa sudah dilakukan pemetaan di Lebak," kata Kepala Bagian Pemerintaham Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lebak Jarkasih Jumat, 1 Oktober 2021.

Pemetaan dua desa di Kecamatan Cibadak dipastikan rampung sampai Desember mendatang.

Pemetaan antardesa difasilitasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan biaya Rp 13 miliar. Pemerintah daerah sangat terbantu oleh kegiatan ini. "Kami optimistis semua desa sudah memiliki peta desa dan di Banten hanya Lebak dan Serang," ujar Jarkasih.

Menurut dia, pemetaan antardesa mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa, sebab peta desa akan menjadi acuan perencanaan pembangunan. Peta desa sangat penting dan dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan adalah tersedianya informasi geospasial.
Penetapan dan penegasan batas desa maupun kelurahan dijadikan penetapan batas daerah, dan menjadi awal pembangunan Indonesia. Peta desa dapat mengatasi konflik, karena sudah memiliki legalitas hukum yang kuat.
Peta desa dapat membedakan untuk menerima jumlah besaran dana desa. Desa tidak memiliki peta desa akan kehilangan dana desa sekitar 20 persen. "Kami berharap dengan adanya peta desa itu dapat menerima anggaran berdasarkan besaran luas wilayah dan jumlah penduduk."

Kepala Sub Bagian Kewilayahan dan Pemerintahan Kabupaten Lebak Ahmad Saepul Husni mengatakan penetapan dan penegasan desa harus memiliki peta desa sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Peta desa memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan berdasarkan peta Geospasial yang sudah dibagikan.

Pihaknya langsung terjun ke desa-desa untuk melakukan validasi tapal batas desa hingga menyelesaikan jika terjadi konflik di tapal perbatasan desa. Beberapa konflik antar batas desa bisa diselesaikan sehingga dapat dilakukan pemetaan desa setempat. "Tahun ini Lebak sudah bisa mencetak peta desa untuk menunjang percepatan pembangunan," kata Saepul.

Berita terkait

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

18 jam lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

1 hari lalu

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

Sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk terkait IKN

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

6 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Diibiratkan Permainan Badminton Kelas Ganda, Apa Tugas dan Wewenang Wakil Presiden?

8 hari lalu

Diibiratkan Permainan Badminton Kelas Ganda, Apa Tugas dan Wewenang Wakil Presiden?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengibaratkan tugas dan wewenang wapres membantu presiden seperti permainan badminton di kelas ganda.

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Suami Zaskia Gotik 2 Kali Transfer Duit ke Terdakwa Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

14 hari lalu

KPK Ungkap Suami Zaskia Gotik 2 Kali Transfer Duit ke Terdakwa Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

Pengusaha juga suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, awalnya mengaku lupa ketika ditanya jaksa KPK soal aliran duit ke rekening terdakwa Arif Yahya.

Baca Selengkapnya

Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

19 hari lalu

Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

Ada empat akar masalah Papua, yakni sejarah dan status politik, diskriminiasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat, dan kegagalan pembangunan.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

27 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Badan Informasi Geospasial Pamer Progres Kebijakan Satu Peta per Maret 2024

30 hari lalu

Badan Informasi Geospasial Pamer Progres Kebijakan Satu Peta per Maret 2024

Kepala BIG Muhammad Aris Marfai membeberkan kemajuan capaian dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta per Maret 2024 melalui 4 kegiatan.

Baca Selengkapnya

Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

37 hari lalu

Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

37 hari lalu

Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.

Baca Selengkapnya