TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan tak berarti memindahkan masalah polusi udara di DKI Jakarta. Pernyataan Anies itu menjawab pertanyaan Dino Patti Djalal, Founder dari Foreign Policy Community of Indonesia, dalam diskusi bertajuk Climate Heroes yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Kamis, 30 September 2021.

Dino bertanya kepada Anies apa yang akan terjadi di Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan.

"Masalah lingkungan bukan direlokasi ke Kalimantan. Polusi udara tidak direlokasi ke Kalimantan. Ini status Ibu Kota yang sedang direlokasi," ujar Anies dalam forum tersebut, dikutip dari tayangan yang diunggah ke akun YouTube FPCI pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Menurut Anies, meskipun tak berstatus sebagai Ibu Kota, Jakarta akan terus bertransformasi dalam menanggulangi permasalahan lingkungan. Anies menyebut Pemprov DKI akan terus mengembangkan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan yang berdampak pada kondisi udara di Jakarta.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan pemindahan Ibu Kota merupakan sesuatu yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat. "Namun, mengubah kota menjadi lebih hijau dengan memperluas cakupan dan integrasi angkutan umun adalah agenda kami. Kami akan terus melakukan agenda ini," ujar Anies.

Jakarta, lanjut Anies, adalah kota yang padat. Ia menyebut kegiatan pemerintahan berkontribusi sekitar 7 persen terhadap kemacetan lalu lintas. Adapun kegiatan lalu lintas yang paling besar menurut Anies adalah kegiatan rumah tangga, sedangkan nomor dua kegiatan bisnis.

Transportasi umum bagi Anies lebih dari sekedar alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia mengatakan, kesetaraan terbentuk di dalam transportasi umum.

Anies mencontohkan, apapun jabatannya, baik gubernur, menteri, maupun presiden, ketika menggunakan transportasi umum, maka ia akan duduk di area yang sama dengan penumpang lain. Menciptakan kesetaraan, lanjut Anies, adalah cara demokratis untuk menggunakan infrastruktur.

"Ini tentang mengubah masyarakat dan kami akan melanjutkan dengan atau tanpa Jakarta sebagai Ibu Kota. Karena masalah ini masih ada bersama kami," kata Anies Baswedan.

Baca juga: Pemerintah Diharap Jalankan Putusan Soal Polusi Udara, Koalisi: Pilihan Bijak

ADAM PRIREZA