TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali mengingatkan dua Wali Kota yang baru dilantik agar tidak jadi kacung pengembang. Prasetyo meminta Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dan Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko tak termakan iming-iming yang diberikan pengembang.

"Saya ucapkan kepada Wali Kota yang baru saja dilantik. Selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," ujar dia dalam keterangan tertulis pada Rabu, 13 Oktober 2021.

Hari ini, Gubernur Anies Baswedan melantik dan mengambil sumpah jabatan Munjirin dan Yani Wahyu Purwoko di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat. Munjirin sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kota Jakarta Selatan, sedangkan Yani Wahyu merupakan Wakil Wali Kota Jakarta Barat.

Menurut Prasetyo Edi Marsudi, permasalahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat hampir sama, salah satunya perihal kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum ke Pemprov DKI. Terlebih, Pemprov sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Aturan itu diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Nonizin. "Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah. Makanya, jabatan wali kota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha," tutur dia.

Prasetyo juga mengatakan persoalan aset memang kerap bermasalah di DKI Jakarta. Tak jarang hal itu menjadi sorotan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang. Tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi," tutur Ketua DPRD DKI itu.

Pesan agar wali kota tak jadi kacung pengembang itu pernah disampaikan Prasetyo usai fit and proper test Munjirin dan Yani Wahyu di DPRD pada 16 September lalu.

“Wali Kota jangan jadi kacungnya pengembang, harus tegas. Kalau dia punya kewajiban ya tagih, walaupun itu teman saya,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis yang Tempo kutip dari situs dprd-dkijakartaprov.go.id pada Kamis, 16 September 2021.