Penggeledahan Ponsel Warga Salahi SOP, Kompolnas: Polisi Jangan Arogan
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Rabu, 20 Oktober 2021 11:54 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengingatkan agar Polri mencegah terulangnya kasus penggeledahan paksa ponsel warga yang viral. Poengky mengatakan, tindakan menggeledah dan mengecek isi ponsel warga yang dilakukan oleh Banit 51 Unit Dalmas Satuan Sabhara Polres Metro Jakarta Timur Aipda Monang Parlindungan Ambarita tidak menunjukkan sisi humanis korps kepolisian dan menyalahi SOP.
"Seluruh anggota Polri harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas, ttap kedepankan profesionalitas. Jaga sopan santun dan jangan menunjukkan arogansi," ujar Komisioner Kompolnas itu saat dihubungi, Rabu, 20 Oktober 2021.
Poengky menerangkan, penggeledahan ponsel warga oleh polisi harus didahului dengan pemberian surat perintah. Selain itu, harus ada sangkaan tindakan kriminalitas yang jelas terhadap objek yang akan diperiksa.
Menurut Poengky, tindakan Ambarita tidak memenuhi persyaratan tersebu sehingga mencoreng citra kepolisian. Peringatan agar tidak melanggar SOP ini bukan hanya ditujukan kepada Ambarita, tapi anggota kepolisian lainnya.
"Jika ada pelanggaran, maka yang dipertaruhkan adalah nama baik institusi. Ibarat karena nila setitik, rusak susu sebelanga," kata Poengky.
Akibat video viral tindakan arogan tersebut, Ambarita diperiksa oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya. Polisi berbadan kekar yang punya program acara di televisi itu juga dimutasi dari Satuan Sabhara Polres Metro Jakarta Timur ke Bidang Humas Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus pun membenarkan bahwa tindakan penggeledahan ponsel yang dilakukan oleh Ambarita melanggar SOP. Yusri memastikan sanksi tegas akan diberikan kepada Ambarita jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran. "Kalau memang ada kesalahan disiplin akan kami tindak dengan tegas," kata Yusri.
