TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengevaluasi program sumur resapan atau drainase vertikal. Pernyataan ini untuk menanggapi rencana DPRD DKI Jakarta yang berniat mencoret anggaran sumur resapan pada APBD 2022.

"Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kami dalam dua tahun terakhir," ujar Riza di Kompleks Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 16 November 2021.

Riza menerangkan pembangunan sumur resapan hanya satu dari beberapa program Pemprov DKI untuk pengendalian banjir. Ia pun meminta peran serta masyarakat dalam memberikan evaluasi pada program pengendalian banjir tersebut.

"Silakan masyarakat warga Jakarta atau mana pun memberikan masukan saran dan kritik untuk perbaikan perbaikan terhadap program yang dibuat, yang disusun bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD," ujar Riza.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan. Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Alasan Dewan menghapus anggaran pembuatan vertical drainase, karena program itu dianggap tidak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir. Padahal, jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.

"Tahun ini diajukan sekitar Rp100 miliar sekian, ga sampai Rp200 miliar. 2021 yang besar, Rp416 miliar kalau tidak salah. Besar kan? Coba dibeliin cendol itu," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jumat, 12 November 2021.

Gembong menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak menggunakan dana jumbo pembuatan sumur resapan untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan.

"Kalau dulu Pak Anis mau melakukan eksekusi dua pekerjaan, bisa selesai sekaligus. Penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pengentasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik. Tapi, tuh, sampai tahun keempat, kan, tidak ngapa-ngapain," kata Gembong.

Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Anies mengatakan pihaknya bahkan memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki sumur resapan.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga:

Ada Sumur Resapan Dibangun di Tempat yang Tidak Ada Genangan