TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI akan mengevaluasi program sumur resapan atau drainase vertikal setelah berkembang wacana pencoretan anggaran program tersebut dalam Rancangan APBD 2022 oleh pihak DPRD DKI.

"Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan dalam dua tahun terakhir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa, 16 November 2021.

Riza mempersilakan masyarakat untuk memberi masukan mengenai program sumur resapan tersebut.

"Silakan masyarakat warga Jakarta atau mana pun memberikan masukan saran dan kritik untuk perbaikan program yang dibuat, yang disusun bersama antara pemerintah provinsi dengan DPRD," ujar Riza.

Politikus Gerindra itu meminta agar DPRD DKI membicarakan soal pencoretan anggaran sumur resapan dengan dinas terkait.

Riza mengatakan pada dasarnya pemerintah melaksanakan program tersebut sesuai kebutuhan yang ada untuk kebaikan warga Ibu Kota.

"Kami persilakan teman-teman dari dinas terkait bersama DPRD untuk membahas lebih lanjut dan lebih detail lagi, harapan kami penting segera dibahas dan kami putuskan rancangan APBD disampaikan," katanya.

Program sumur resapan yang diusung Pemprov DKI untuk mengatasi banjir Jakarta sebelumnya mendapat kritik dari anggota DPRD DKI.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, pihaknya menolak uulan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan.

Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022.

Ia beralasan program drainase vertikal itu dianggap tak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir. Padahal jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.

Gembong menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak menggunakan dana pembuatan sumur resapan untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan.

"Kalau dulu Pak Anis mau melakukan eksekusi dua pekerjaan, bisa selesai sekaligus. Penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pengentasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik," kata Gembong.

Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta.

Anies mengatakan pihaknya bahkan memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki sumur resapan.

Baca juga: PDIP Minta Anies Baswedan Alihkan Dana Sumur Resapan untuk Normalisasi Sungai