TEMPO.CO, Jakarta - Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai wajar rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan pendengung atau buzzer. Dia menganggap tak ada konflik kepentingan antara Anies dan MUI DKI.

"Enggak ada masalah, enggak ada konflik kepentingan," kata Taufik saat dihubungi, Sabtu, 20 November 2021.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk dapat membela dan membantu Anies. Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," jelas dia dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id.

Pemerintah DKI mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk MUI DKI. Angka ini tertuang dalam Rancangan APBD DKI 2022. Jumlah tersebut lebih kecil dari yang akan diperoleh organisasi Islam, Nahdlatul Ulama DKI (Rp 5 miliar) dan Muhammadiyah DKI (Rp 4 miliar).

Taufik menuturkan sudah menjadi tugas semua pihak untuk menginformasikan keberhasilan pemerintah daerahnya, tak terkecuali MUI DKI. Dana hibah yang bakal dikucurkan pemerintah DKI kepada MUI DKI juga dinilai wajar.

"Wajar aja kalau Pemda (pemerintah daerah) misalnya memberikan hibah Rp 10 miliar. MUI kan ngurusin umat Jakarta yang begitu besar," ujar Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Baca juga:

MUI DKI Bentuk Pasukan Siber, Lawan Buzzer Penyerang Anies Baswedan